Oleh: Hasan Ashari
Kandidat Doktor Manajemen Keberlanjutan Perbanas Institute
Ada satu model bisnis yang begitu “berhasil” membuat petani tetap miskin, nelayan gigit jari, dan lahan dan laut yang subur berubah menjadi semak dan hamparan air semata: sistem tata niaga ala tengkulak.
Caranya sederhana. Saat panen raya, mereka datang dengan uang tunai. Harga mereka tentukan. Petani dan nelayan yang butuh uang cepat untuk sekolah anak, bayar utang, atau ongkos hidup terpaksa menjual hasil usahanya. Lalu tengkulak menjual komoditas yang sama berkali-kali lipat harganya ke kota. Petani? Tidak mendapat apa-apa. Nelayan? Ikan segar mereka dibeli murah, lalu dijual mahal di kota.
Hasilnya? Kemiskinan diwariskan kepada anak dan cucu petani dan nelayan. Sawah dan kebun terlantar. Perahu-perahu nelayan tertambat di pinggir, tidak lagi melaut. Anak-anak muda lebih memilih merantau jadi buruh bangunan atau ojek daring. Lahan tidur. Stok pangan dan ikan nasional akhirnya ditambal dari impor. Dan kita semua bertanya-tanya: kenapa negeri sekaya ini tidak bisa memberi makan diri sendiri?
Apa yang terjadi Jika Tengkulak Meluas?
Bayangkan model tengkulak itu tidak hanya untuk padi atau ikan, tapi juga misalnya untuk sawit dan batu bara.
Untuk kebun sawit rakyat: Di saat tandan buah segar melimpah, tengkulak membeli dengan harga yang ditentukan sepihak. Petani sawit—yang tanahnya mungkin hanya dua hektar—tidak punya pilihan siapa lagi yang mau beli. Mereka terima harga. Setelah diolah dan diekspor, keuntungan besar mengalir ke sistem, sementara petani tetap hidup dalam ketidakpastian harga.
Lahan sawit yang dulu dirawat turun-temurun mulai tidak produktif. Pupuk mahal, bibit sulit, tapi harga jual tertekan. Anak-anak petani sawit melihat ibunya menangis di dapur karena hasil panen tidak cukup untuk biaya sekolah. Mereka pun pergi. Kebun sawit dijual, atau terbengkalai, atau diambil alih oleh pemilik modal besar.
Untuk tambang batu bara: Ini lebih tragis. Penambang—yang menggali batu bara—harus menjual hasilnya ke satu pintu. Harga ditentukan tanpa tawar-menawar. Sementara risiko lingkungan: lubang bekas tambang, air asam, tanah rusak, tetap ditanggung masyarakat sekitar.
Suatu hari, tambang itu habis. Atau tidak lagi menguntungkan karena harga terus ditekan. Yang tersisa hanya tanah tandus, anak-anak yang putus sekolah, dan desa yang kehilangan sumber penghidupan. Lalu siapa yang mengisi kebutuhan batu bara kita? Impor.
Pelajaran Pahit dari Masa Lalu: Kehancuran Petani Cengkeh
Di masa lalu, ada sebuah sistem bernama Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC), badan yang mengatur tata niaga cengkeh secara monopoli. Ini adalah lembaga yang dibentuk pada Desember 1990 di era Orde Baru. Semua petani cengkeh wajib menjual ke badan tersebut. Pabrik rokok hanya boleh membeli dari badan tersebut.
Kedengarannya rapi. Tapi petani cengkeh di berbagai daerah merasakan pahitnya. Harga cengkeh di tingkat petani jatuh drastis: dari puluhan ribu rupiah per kilogram menjadi hanya dua ribu rupiah. Sementara badan itu mengambil margin besar di belakang.
Apa yang terjadi kemudian? Kebun cengkeh terlantar. Petani tidak sanggup merawat karena harga jual di bawah biaya produksi. Anak-anak petani tidak mau meneruskan. Mereka melihat sendiri bagaimana orang tua mereka bekerja keras tapi tetap miskin. Lahan tidur selama bertahun-tahun. Banyak kebun cengkeh yang dulu produktif berubah menjadi hutan ilalang. Ketergantungan impor. Ketika produksi cengkeh nasional jatuh, pabrik rokok mulai mengimpor cengkeh dari luar negeri. Ironis, karena sebenarnya tanah kita bisa menanamnya sendiri.
Sistem itu baru bubar setelah reformasi karena tekanan publik yang luar biasa. Tapi kerusakannya sudah terjadi. Petani tidak serta merta kembali ke kebunnya. Lahan tidak otomatis produktif lagi. Kepercayaan terhadap sistem tata niaga resmi hilang. Dan yang lebih menyedihkan: banyak petani cengkeh yang beralih profesi menjadi buruh tani di kebun milik orang lain, atau merantau ke kota, atau—jika tidak ada pilihan—menjadi petani penggarap di lahannya sendiri yang sudah tidak lagi menjadi miliknya karena utang.
Apa yang Kita Pelajari dari Semua Ini?
Kita belajar bahwa sistem tata niaga terpusat—apapun nama baiknya—selalu berakhir sama:
Pertama, petani, pekebun, dan nelayan kecil kehilangan daya tawar. Mereka menjadi penerima harga, bukan penentu harga. Padahal mereka yang paling tahu risiko, paling banyak bekerja, dan paling merasakan langsung ketidakpastian cuaca, hama, dan alam.
Kedua, lahan dan laut tidak terawat. Ketika hasil tidak sebanding dengan kerja, orang meninggalkan profesinya. Sawah menjadi semak. Kebun menjadi hutan. Laut tidak lagi menghasilkan. Produktivitas turun drastis dalam jangka panjang.
Ketiga, generasi muda hilang minat. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa menghitung: bekerja keras di sektor primer tidak memberikan masa depan yang layak. Maka mereka pergi. Dan ketika mereka pergi, rantai regenerasi putus. Tidak ada lagi petani muda. Tidak ada lagi nelayan muda. Yang tersisa adalah orang-orang tua yang bertahan sampai akhir hayatnya.
Keempat, kita menjadi semakin tergantung pada impor. Produksi dalam negeri jatuh. Harga kebutuhan pokok naik. Stabilitas pangan dan energi kita dipegang oleh negara lain. Dan ketika ada krisis global—perang, bencana alam, gangguan rantai pasok—kita yang paling terpukul.
Jangan Mengulang Kesalahan Lama
Kita sudah punya contoh nyata. Kita sudah tahu dampaknya. Bukan hanya kerugian ekonomi, tapi kerusakan sosial dan ekologis yang butuh puluhan tahun untuk memperbaikinya—pun kalau bisa. Jadi, daripada meniru model yang sudah terbukti gagal, mending kita belajar dari kesalahan. Biarkan pelaku usaha menentukan harga yang adil dan menjual hasil usahanya ke banyak pilihan.
Karena ketika produsen sejahtera, lahannya produktif, lautnya terjaga, dan anak-anak muda mau kembali ke kampung halamannya. Itulah satu-satunya cara kita benar-benar memiliki stabilitas pangan dan energi. Bukan dengan monopoli, apalagi dengan meniru cara kerja tengkulak yang membahayakan keberlanjutan ekonomi kita.
