JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap hasil kajian terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menunjukkan dampak ekonomi di daerah masih sangat rendah.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan perputaran ekonomi dari program MBG di daerah pada 2025 tercatat berada di bawah 5 persen.
Menurut dia, mayoritas aliran dana program justru kembali ke kota-kota besar karena sebagian besar pemasok bahan baku masih berasal dari luar daerah.
“Jadi dampaknya ke masyarakat sekitar, mereka hanya bagian makan saja satu ompreng per orang per hari. Namun dampak ekonomi yang lainnya enggak ada, pun kalau ada sangat kecil sekali,” ujar Aminudin kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Direktur Jejaring Pendidikan KPK Aida Ratna Zulaiha mengatakan keterlibatan koperasi dan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam rantai pasok MBG masih sangat minim.
Berdasarkan data KPK, terdapat 17.300 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi sepanjang 2025 dengan total 40.433 pemasok bahan baku.
Namun, dari jumlah tersebut, hanya 18 pemasok yang berasal dari koperasi atau BUMDes. Angka itu setara sekitar 1,54 persen dari total pemasok.
“Lainnya kita lihat di lapangan umumnya memang pemilik dapur ini biasanya pengusaha, jadi dia sekaligus menyiapkan bahan bakunya sendiri, jaringannya dia yang lama. Dia bisa saja memang pemasok dari luar kota,” ujar Aida.
KPK menilai rendahnya keterlibatan koperasi desa dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya minimnya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program MBG pada 2025.
Menurut Aida, pemerintah daerah selama ini baru dilibatkan ketika terjadi persoalan seperti kasus keracunan makanan.
Selain itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga disebut belum berjalan efektif sehingga belum mampu berpartisipasi sebagai pemasok program MBG.
KPK mendorong pemerintah membangun ekosistem ekonomi lokal yang lebih terintegrasi agar program MBG dapat memberi dampak ekonomi langsung bagi desa.
“Kita berharap akan ada pengembangan ekosistem pendukung program MBG berbasis ekonomi lokal melalui penerapan model circular economic village secara terencana dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah dari tahap perencanaan,” kata Aida.
Ia mengatakan KPK kini menunggu langkah lanjutan dari Badan Gizi Nasional terkait rekomendasi tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG mampu mendorong perputaran ekonomi desa hingga miliaran rupiah setiap tahun.
Dalam pidatonya pada Sabtu (16/5/2026), Prabowo mengasumsikan setiap desa memiliki sekitar 3.000 penerima MBG dengan biaya Rp15.000 per porsi.
Dengan asumsi tersebut, menurut Prabowo, perputaran uang dari program MBG di satu desa dapat mencapai Rp45 juta per hari.
“MBG tiap hari di desa beredar uang, 3.000 kali Rp15 ribu. Ada yang lebih dari itu, ada yang kurang. Rp45 juta tiap hari,” ujar Prabowo.
Ia memperkirakan jika program berjalan selama 20 hari dalam sebulan, maka dana yang beredar bisa mencapai Rp900 juta per bulan atau sekitar Rp10,8 miliar dalam setahun di satu desa.
