JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sumber pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kondisi tersebut disebut memunculkan pertanyaan dari sejumlah pemangku kepentingan karena dinilai memangkas alokasi anggaran sektor lain.
Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin mengatakan sejumlah pihak, khususnya yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan, mempertanyakan relevansi penggunaan anggaran mereka untuk program MBG.
“Sumber pendanaan MBG diambil dari sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan ekonomi. Ini yang menyebabkan beberapa stakeholder yang selama ini mengampu pendidikan, kesehatan itu sedikit berteriak,” ujar Aminudin kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).
Menurut dia, sejumlah pihak mempertanyakan alasan penggunaan anggaran pendidikan untuk program makan bergizi gratis.
“Teman-teman yang bergerak di sektor pendidikan bilang, ‘Kok anggaran kami dipakai untuk itu? Relevansinya apa?’ Ya itu sudah kebijakan negara, kebijakan kepala pemerintah, jalankan saja yang penting pelaksanaannya benar,” katanya.
Pemerintah sebelumnya menetapkan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang masuk dalam komponen anggaran pendidikan sebesar Rp223 triliun pada 2026.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.
Secara keseluruhan, BGN memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp268 triliun dalam APBN 2026.
KPK menilai besarnya anggaran yang langsung dikelola BGN menjadi perhatian tersendiri mengingat lembaga tersebut baru dibentuk pada 2024.
Aminudin mengatakan, dari sisi tata kelola, kondisi tersebut dinilai rentan menimbulkan persoalan karena infrastruktur organisasi dan regulasi internal BGN disebut belum sepenuhnya siap.
“Kondisi ini sangat rentan terjadi. Minimal kalau kita lihat dari sisi tata kelola akan berantakan. Lembaga baru berdiri, infrastrukturnya belum siap, organisasinya, regulasinya juga belum siap, sudah mendapat amanat cukup besar,” ujarnya.
Pemerintah sebelumnya telah membantah isu pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan demi mendukung program MBG.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Februari lalu menegaskan tidak ada pengurangan anggaran pendidikan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Teddy, seluruh program pendidikan tetap berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional.
Ia bahkan menyebut pemerintah menambah dukungan terhadap sektor pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin serta renovasi dan pembangunan ribuan sekolah.
“Tidak ada program pendidikan yang dikurangi atau tidak berjalan. Seluruhnya berjalan, dilanjutkan, bahkan ditambah. Dan lebih detail, lebih fokus kepada siswanya, sekolahnya, dan juga gurunya,” kata Teddy.
