JAKARTA, Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia melalui kajian ekonomi mencermati terkait Stimulus Pemerintah sebesar Rp 405,1 T guna penanganan dampak covid-19 baik secara ekonomi maupun sosial yang di moderatori oleh Ahmad Tarmizi, Sekretaris DPW ISRI Bangka Belitung.
Koencoro Adi, Wabendum DPN ISRI mengatakan stimulus yg digelontarkan berguna dalam mengamankan ekonomi dalam mengahadapi situasi covid-19 saat ini. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada sektor informal yang mencapai 70% dari ekonomi Indonesia, stimulus untuk UMKM seperti kebijakan tax, ikut mengerjakan proyek pemerintah untuk efektifitas penyerapan anggaran.
Koencoro Adi mengatakan terkait cadangan pangan hingga 3 bukan setelah Idul fitri cukup aman, terjadi kenaikan harga kemarin hanya panik burung dan tidak mungkin adanya operasi pasar yang melibatkan banyak orang saat ini.
Koencoro Ad mendorong 3 (tiga) kebijakan stimulus antara lain sistem terintergrasi pemerintah dan segenap pengusaha agar roda ekonomi berputar, kemudahan sektor pajak terutama untuk UMKM, restrukturisasi pinjaman untuk pelaku usaha.
Ketua Bidang Ekonomi DPN ISRI, Robby Alexander Sirait mengatakan diitengah Ketidakpastian global akibat covid-19 ini mengakibatkan investor akan memindahkan instrumen keuangan pada instrumen yang lebih stabil atau lebih aman ini menjadi problem, disisi lain pembatasan transportasi, orang, logistik, dari hampir semua negara yang terdampak covid-19 ini mengakibatkan supply chain dunia bermasalah yang akan mengkoreksi kinerja ekspor, sehingga pertumbuhan ekonomi diperkirakan minus 3 persen, namun Indonesia optimis pertumbuhan sekitar 2,3 % Tahun 2020 namun hal tersebut dirasa cukup berat karena dalam kwartal 2 pertumbuhan ekonomi sekitar 1,1 % dan mengalami peningkatan di kwartal 3 sekitar 1,4 %, peningkatan ekonomi pada kwartal ketiga ini dapat diasumsikan puncak covid-19 terjadi pada bulan Mei-Juni dan perlahan bulan Juli sudah mulai membaik, akan tetapi pertumbuhan ekonomi nasional akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya Amerika dan juga Eropa yang diprediksi puncak covid di bulan Agustus – September, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di sekitar 2,1 – 2,3%.
Robyy menyambut baik dikeluarkannya Perppu 1/2020 yang sebenarnya kita telah diambang krisis yang mana hampir rata-rata negara terdampak covid-19 mengalami pertumbuhan ekonomi minus (-) 3% namun Indonesia diprediksi masih mampu bertahan diangka sekitar 1% dalam kondisi pandemi atau kwartal 2 ini, hal ini merupakan bentuk gerak cepat dalam membuat dasar hukum dalam pemulihan covid-19 yang dapat membuat ekonomi porak poranda, namun tentunya bukan berarti Perppu tersebut tanpa catatan.
Terjadi inflasi lalu hanya karena panik burung terutama pangan dan alat rumah tangga, namun pasokan pangan tidak terganggu, PSBB ini juga memastikan pasokan pangan tidak terganggu dan pertumbuhan ekonomi di fokuskan pada goverment spending dan mindseat, namun apabila supply tidak dapat dijaga oleh pemerintah dan mindseat di drive akan mengakibatkan uang dimasyarakat tidak punya makna ini yang perlu diperhatikan.
Robyy juga memberikan catatan terkait relokasi anggaran antara lain dalam terkait pembiayaan kepada BUMN yang harus di hindari untuk yang kinerjanya buruk, dana abadi penelitian sekitar 5 triliun, dana kebudayaan dan lainnya, seperti juga dana pra kerja tertutama pelatihan online yang tidak efektif karena kondisi sekarang tidak normal, sisi produksi terganggu, sehingga akan berakibat PHK, rentan menjadi miskin sosial savety net, porsi pelatihan direlokasi ke sosial savety net, atau kepada masyarakat yang di phk, dunia kerja kita dihadapkan pengangguran karena diperkirakan akan bertambah tahun ini 3-7 juta.
Selain itu perlunya perbaikan basis data, yang mana APBN perubahan terkait sosial safety net terkendala basis data kita yg lemah, misal Bantuan di DKI sentral kota besar seharusnya mempunyai data base yang cukup baik, namun dilapangan yang mendapatkan bantuan namun orang yang bukan membutuhkan, selain itu terlihat dalam data base KIP yang merupakan sosial savety net dalam kondisi normal hampir 20% dana yg sdh dicairkan pemerintah ke bank namun tidak dicairkan penerimanya.
Ketua Bidang Ekonomi DPN ISRI dalam simpulanya mengatakan fiscal policy yang penting adalah koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan dengan kuat, karena dampak ini tidak bisa hanya ditangani oleh apbn, namun apbd juga harus seirama dengan nasional kaitannya anggaran nya dan recovery dampak covid-19 dalam kwartal ke 3 harus melibatkan terutama pada sektor UMKM karena anggaran recovery pasca pandemi belum mengatur spesifik terkait UMKM namun hanya terkait KUR.
Dewan Pakar DPN ISRI, Dr. Prasetiyono Widjodjo Malangjoedo mengatakan Covid-19 telah melemahkan rupiah hingga diangka 17 ribu dikuartirkan jika berdampak krisis yang kompleks, Negara yg semakin cepat dalam penanggulangan covid-19 adalah negara yang akan lead pasca pandemi, langkah mengeluarkan Perppu Ia sependapat dengan Robby.
Namun efektifitas penanganan covid-19 memerlukan political will bukan hanya dari pusat namun juga daerah dan percepatan penyerapan anggaran pasca covid-19, selain itu koordinasi gugus tugas pusat dan daerah dan yang paling penting adalah penerapan prinsip gotong royong, semua sektor dan semua wilayah.
Dr. Prasetiyono mengatakan pasca covid-19 mau apa harus benar-benar dipastikan prioritasnya, relokasi anggaran sekarang yang terdampak adalah manusianya, sedangkan 1998 manusianya, UMKM terisolasi oleh dampak dari kurs karena UMKM tidak menggunakan dolar, sekarang bank-bank asing sudah masuk sektor mikro. Kondisi saat ini untuk mengejar pertumbuhan yang digenjot adalah konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah, karena ekspor melemah dan impor juga tidak memungkinkan.
Untuk saat ini adalah yang perlu dijaga adalah kebutuhan utama yaitu pangan dan penegakan hukum terhadap pemburu rente pangan ujarnya.
Dr. Prasetiyono juga memberikan catatan Defisit yang dibuka lebih dari 3%, pembiayaan nya dari mana, apalagi penerimaan berkurang, hal tersebut akan berimplikasi utang yg bertambah, sehingga anggaran yang dapat dihold maupun diefisiensi harus disisir secara detail agar menghindari hal tersebut dan jaminan ketersediaan pangan harus dipastikan dari petani kita atau dalam negeri bukan dari impor.
Dr. Prasetiyono memberikan 3 (tiga) simpulan antara lain yang pertama penanganan covid-19 semakin cepat semakin baik hal ini dibutuhkan political will baik pusat maupun daerah, kedua penerapan prinsip gotong royong di semua sektor dan ketiga efektifitas anggaran terutama relokasi anggaran yg tidak diperlukan saat ini. (ant)
