JAKARTA, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati anggaran sebesar Rp100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat hingga 2028.
Anggaran tersebut disiapkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, layanan publik, serta hunian masyarakat terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Ketua Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra DPR sekaligus Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan persetujuan anggaran menjadi dasar percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang kini memasuki tahap pemulihan permanen.
“Kami sudah membahas rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disetujui pemerintah. Sekarang koordinasi dilakukan agar kegiatan rehabilitasi maupun rekonstruksi dan rencana kerja kementerian serta lembaga bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco usai rapat koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatra di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Menurut Dasco, kementerian dan lembaga diminta segera menyusun timeline pelaksanaan agar proyek pemulihan berjalan sesuai target. Progres pelaksanaan nantinya akan dievaluasi secara berkala.
Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Pemerintah sekaligus Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengatakan penanganan pascabencana di tiga provinsi telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi setelah tahap tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik.
“Kita sekarang masuk masa menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada rencana induk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang disusun dari usulan pemerintah daerah dan kementerian atau lembaga,” kata Tito.
Ia menyebutkan terdapat 11.512 program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2026-2028. Program tersebut meliputi pembangunan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas publik, hingga hunian tetap bagi warga terdampak.
Adapun rincian kebutuhan anggaran mencapai Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
“Alhamdulillah anggaran ini sudah disetujui pemerintah dan juga sudah kami laporkan kepada DPR,” ujar Tito.
Menurut Tito, pembangunan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pada tahap awal pemulihan, termasuk perbaikan akses jalan dan fasilitas publik yang terdampak bencana.
Pemerintah juga menargetkan penyelesaian hunian tetap paling lambat pada 2027 agar masyarakat tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
“Hunian tetap ditargetkan selesai paling lambat 2027 supaya warga tidak terlalu lama berada di huntara,” katanya.
Tito menambahkan, sebagian besar layanan dasar di wilayah terdampak kini mulai kembali normal. Pasokan listrik, BBM, internet, layanan kesehatan, hingga akses jalan nasional disebut telah berfungsi, meski sejumlah wilayah masih menghadapi kendala akibat longsor dan kerusakan infrastruktur.
Di sektor pendidikan, tercatat sebanyak 4.992 sekolah terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.084 sekolah telah memasuki tahap perbaikan, sedangkan sisanya akan diproses melalui program rehabilitasi berikutnya.
Selain anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah juga mengawal tambahan transfer ke daerah senilai Rp10,6 triliun untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak.
Dana tersebut terdiri atas sekitar Rp6 triliun untuk Sumatera Utara, Rp2,3 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp1,6 triliun bagi Aceh.
Dasco menegaskan DPR akan mengawasi implementasi program agar penyaluran anggaran dan pembangunan fisik berjalan sesuai jadwal.
“Kami meminta tiap kementerian dan lembaga membuat timeline. Progresnya akan dievaluasi secara berkala,” ujar Dasco.
Pemerintah menargetkan evaluasi dilakukan setiap dua minggu guna memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan sesuai rencana serta mempercepat pemulihan permanen di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
