Kanang Minta Agrinas Palma Lindungi Hak Masyarakat Terdampak Penertiban Lahan

JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, meminta PT Agrinas Palma Nusantara memastikan pola kemitraan dengan masyarakat menjadi prioritas dalam pengelolaan perkebunan sawit, terutama di wilayah yang lahannya ditertibkan pemerintah.

Hal itu disampaikan Budi Sulistyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Direksi PT Agrinas Palma Nusantara di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026).

Read More

Menurut Kanang, sapaan akrabnya, proses penertiban kawasan tidak boleh menghilangkan sumber penghidupan masyarakat yang selama ini telah mengelola lahan. Ia menilai pemerintah dan perusahaan harus menghadirkan solusi yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak melalui skema kemitraan yang adil.

“Partnership ini penting untuk menciptakan situasi yang winwin bagi masyarakat, khususnya mereka yang selama ini lahannya ditertibkan. Jangan sampai setelah pengambilalihan lahan, masyarakat kehilangan sumber penghidupan tanpa ada solusi,” ujarnya.

Kanang itu mencontohkan persoalan yang terjadi di kawasan PTP IV sebagai gambaran bahwa penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan sejarah penguasaan lahan.

Menurut dia, banyak masyarakat yang telah tinggal dan mengelola lahan selama bertahun-tahun sehingga pemerintah perlu melihat latar belakang kepemilikan maupun pengelolaan lahan, termasuk kemungkinan adanya tanah ulayat atau bentuk perizinan yang berkembang di masyarakat.

Karena itu, Budi mendorong PT Agrinas Palma Nusantara menyiapkan skema kemitraan, termasuk pola plasma atau bentuk kerja sama lainnya, agar masyarakat tetap memperoleh manfaat ekonomi setelah penataan kawasan dilakukan.

Selain menyoroti persoalan kemitraan, Budi juga mempertanyakan tindak lanjut kebijakan ekspor sawit dan produk turunannya melalui mekanisme satu pintu yang sebelumnya telah disampaikan Presiden.

Ia meminta PT Agrinas Palma Nusantara menjelaskan sejauh mana implementasi kebijakan tersebut agar mampu meningkatkan nilai tambah dan penerimaan negara.

“Jangan sampai ini hanya menjadi tataran kebijakan tanpa aksi nyata. Harus ada tindak lanjut yang jelas sehingga memberikan nilai bagi pendapatan negara,” katanya.

Di sisi lain, Budi menilai pengembangan industri sawit juga memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional melalui penyediaan bahan baku energi terbarukan.

Ia berharap PT Agrinas Palma Nusantara mampu menyusun langkah konkret untuk mendukung program swasembada energi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Menurut Budi, keberhasilan Agrinas Palma dalam mengembangkan sektor sawit tidak hanya berdampak pada peningkatan produktivitas perkebunan, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

“Harus ada action plan yang jelas sehingga Agrinas Palma benar-benar dapat mewujudkan cita-cita kita bersama menuju ketahanan dan swasembada energi,” pungkas Budi.

Related posts

Leave a Reply