JAKARTA, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Budi Situmorang serta Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Bob Arthur Lombogia, melakukan pemasangan plang peringatan banjir di Kelurahan Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (05/08/2020).
Pemasangan plang tersebut merupakan program Kementerian ATR/BPN, melalui Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, yang bertujuan sebagai sistem peringatan dini ( early warning system) serta informasi kepada masyarakat terkait daerah rawan bencana banjir. Kegiatan pemasangan plang ini dilakukan juga di Kelurahan Kalideres, Kelurahan Semanan, Kelurahan Kamal serta Kelurahan Pegadungan dengan total 73 plang. Informasi dalam plang tersebut berbasis teknologi, ditandai dengan adanya barcode, yang di dalamnya ada informasi peta banjir dan informasi ruang evakuasi bencana terdekat, disertai rute tercepat menuju ruang evakuasi.
Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN beraudiensi dengan perwakilan masyarakat yang tinggal di Sungai Semongol, yang merupakan wilayah rawan banjir. Suriji, Lurah Kelurahan Tegal Alur di Kecamatan Kalideres mengungkapkan rasa senang atas kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN. Menurutnya selama ini kondisi tanah di wilayah kelurahannya tanahnya terus turun. “Tanah di wilayah kami turun 7-15 cm, sehingga jika hujan sedikit langsung banjir. Belum lagi ada banjir rob. Untuk itu, kami menunggu ada tindakan untuk normalisasi Kali Semongol,” kata Suriji.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan bahwa saat ini sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur. Dalam Perpres itu nantinya akan dilakukan pembenahan masalah di perkotaan, salah satunya banjir. “Dalam mengatasi banjir, perlu sinkronisasi dari mulai hulu, tengah, sampai hilir,” kata Sofyan A. Djalil.
Sinkronisasi tersebut dilakukan dengan perbaikan-perbaikan di semua sektor. Di sektor hulu antara lain pemerintah sudah membangun dua bendungan di wilayah Puncak, yakni Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi. “Perbaikan di tengah yakni memfungsikan kembali situ-situ, contohnya di wilayah Tangerang. Sekarang ini banyak dari situ-situ tersebut yang berubah fungsi, bahkan sudah bersertipikat. Ini akan ditertibkan. Di hilir kami buat early warning system, seperti yang kita lakukan pada hari ini,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.
Penanggulangan bencana banjir memang tidak bisa dilakukan secara cepat. Khusus Kali Semogol, Sofyan A. Djalil menyarankan agar dapat melihat ini merupakan kewenangan siapa, apakah Pemerintah Daerah atau Kementerian PUPR. Ia menandaskan normalisasi kali bukan kewenangan dari Kementerian ATR/BPN. “Cuma yang jelas perlu peran semua stakeholder, ada kerjasama untuk mengatasi banjir yang terjadi selama ini. Semakin kita banyak lakukan perbaikan, maka semakin banyak pula manfaatnya,” tutur Sofyan A. Djalil.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Kementerian PUPR, Kepala Dinas SDA Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, serta unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) wilayah DKI Jakarta. (Tim PHAL)
