Pengawas Pemilu DKI Jakarta Wajib Beri Edukasi Politik Kebangsaan di Tengah Masyarakat Jakarta

(Dari Kiri ke Kanan) Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Burhanuddin, Komisoner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Sitti Rakhman, Komisoner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Irwan Suriadi Rambe, Ketua Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar Nugraha, Komisoner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Benny Sabdo, Komisioner Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Reki Putera Jaya, dan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Dini Yamashita.
banner 468x60

Pengawal demokrasi di DKI Jakarta harus melibatkan masyarakat untuk turut serta mengawasi sehingga potensi-potensi pelanggaran dalam penyelenggaran Pemilu dapat diminimalisasi

JAKARTA, Cuaca mendung yang hadir pada siang ini tidak menyurutkan para pengawal demokrasi di Provinsi DKI Jakarta untuk bergegas menuju Hotel Leisure Inn Arion.

Read More
banner 300x250

Di  Hotel yang ada di Jakarta Timur ini,  Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menggelar Bimtek Pengawasan Pemilu yang memang diagendakan untuk konsolidasi pengawas pemilu dari tingkat Provinsi hingga pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Munandar, sebelum membuka acara Bimtek ini, mengajak para pengawas Pemilu di DKI Jakarta kepada peristiwa Pemilu dan Pilkada pada periode lalu yang menurutnya sudah dalam tahap mengkhawatirkan.

“Di DKI Jakarta ini pernah terjadi ketika ada yang meninggal tetapi masyarakat enggan mensholatinya karena beda pilhan politik saat itu. Ini tidak boleh terjadi ke depan di Provinsi DKI Jakarta, dan itu menjadi tugas utama kita sebagai Pengawas Pemilu,” ujar Munandar.

Untuk itu, Pengawas Pemilu di DKI Jakarta wajib hadir di tengah masyarakat dan menggandeng semua elemen masyarakat untuk ikut berpartispasi secara aktif pada tahapan-tahapan penyelenggaran Pemilu, khususnya dalam hal pengawasan.

Ia menambahkan bahwa pengawas pemilu di Provinsi DKI Jakarta harus menjadi penjaga politik kebangsaan. “Untuk itu penting ke depan kita akan banyak mengadakan bimtek-bimtek tentang pencegahan ujaran kebencian dan mengidentifikasi hoaks dan hal lainnya yang dapat mengganggu keutuhan masyarakat di tengah pesta demokrasi,” tuturnya.

Munandar juga mengatakan bahwa pengawal demokrasi di DKI Jakarta harus melibatkan masyarakat untuk turut serta mengawasi sehingga potensi-potensi pelanggaran dalam penyelenggaran Pemilu dapat diminimalisir dan akan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengawas Pemilu juga harus menjadi figur yang dapat melakukan edukasi kepada masyarakat tentang jangan sembarangan menyebarkan sesuatu yang diragukan kebenarannya. “Kita juga wajib mengedukasi kepada masyarakat pentingnya saring sebelung sharing (menyebarluaskan-red),” pungkas Munandar.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply