Konflik Myanmar, Hasto: Supremasi Sipil Harus Dikedepankan, Hormati Hak Kedaulatan Rakyat

Hasto-05.jpg

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. ANTARA/HO-PDIP

JAKARTA, PDI Perjuangan sangat menyayangkan buntut kudeta militer di Myanmar yang telah membawa korban jiwa di kalangan rakyat.

“Sampai hari ini setidaknya 54 orang korban jiwa dan 1700 orang ditangkap. Rakyat Myanmar merindukan demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi bagi pemerintahan negara. Atas dasar hal tsb, stop kekerasan, dan kedepankan supremasi sipil, dimana pemegang kekuasaan negara seharusnya lahir melalui proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil” ujar Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi.

Sekjen PDI Perjuangan ini berharap agar krisis demokrasi di Myanmar dapat diakhiri dengan menghormati pemerintahan yang sebelumnya sudah terbentuk melalui Pemilu, untuk menjalankan mandat dengan sebaik-baiknya.

Menurut Hasto, sapaan akrabnya, dalam politik, kebenaran politik harus menjadi dasar berdasarkan rules of the game yang harus dihormati bersama. PDI Perjuangan sendiri memiliki pengalaman bagaimana Pemilu 2004 dan 2009 diwarnai oleh berbagai kecurangan.

“Puncaknya pada tahun 2009 kecurangan sangat masif, dari manipulasi DPT, penggunaan oknum penyelenggara pemilu, penggunaan Bansos dengan jumlah yang sangat fantastis. Sehingga ada suatu Partai yang perolehan suaranya bisa naik 300% di tengah kontestasi yang sangat ketat. Akhirnya kebenaran dalam politik ditegakkan, karena jalan demokrasi, jalan keyakinan bersama rakyat, sehingga PDI Perjuangan dapat memenangkan Pemilu dua kali berturut-turut,” tuturnya.

Myanmar tahun 1955 telah menjadi mitra penting Indonesia di dalam mengadakan Konferensi Asia Afrika. Hasto menyampaikan, pemerintah, terlebih PDI Perjuangan, tidak akan campur tangan urusan dalam negeri negara lain sebagaimana menjadi spirit Dasa Sila Bandung.

“Namun sebagai komitmen bersama bagi terciptanya stabilitas di kawasan, dan komitmen terhadap demokrasi dan HAM, serta mengingat rakyat telah menjadi korban, maka PDI Perjuangan merekomendasikan kepada Pemerintah untuk mengambil prakarsa lebih, dengan memimpin berbagai upaya  diplomasi melalui ASEAN guna menekan rejim militer di Myanmar agar tidak lagi melakukan tindak kekerasan, dan menghormati hasil Pemilu. Berbagai persoalan terkait kecurangan pemilu sebagaimana dituduhkan harus diselesaikan melalui jalan hukum dan dialog” pungkas Hasto.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top