Oleh: Kemal H Simanjuntak
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan subsidi BBM sama-sama lahir dari tujuan yang baik. Keduanya menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan memiliki dampak sosial yang luas. Di satu sisi, MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik. Di sisi lain, subsidi BBM berfungsi menjaga daya beli masyarakat serta menahan kenaikan biaya hidup dan biaya logistik. Persoalannya, ketika ruang fiskal negara terbatas, pemerintah harus mampu menentukan prioritas sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
Dalam kebijakan publik, niat baik saja tidak cukup. Banyak program yang secara konsep sangat mulia, tetapi hasilnya tidak sesuai harapan karena kapasitas pelaksanaannya tidak memadai. Keberhasilan sebuah kebijakan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan negara menerjemahkan visi menjadi hasil nyata. Di sinilah kapasitas negara diuji, bukan hanya dalam menyediakan anggaran, tetapi juga dalam mengelola sistem, sumber daya, koordinasi, dan pengawasan.
MBG merupakan contoh program yang manfaatnya besar tetapi kompleksitas pelaksanaannya juga sangat tinggi. Program ini bukan sekadar membagikan makanan kepada penerima manfaat. Di baliknya terdapat rantai pasok pangan yang harus berjalan setiap hari, sistem pengadaan yang transparan, standar keamanan pangan yang harus dijaga, mekanisme distribusi yang efektif, validasi penerima manfaat yang akurat, hingga pengawasan yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia. Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko yang harus dikelola.
Karena itu, keberhasilan MBG tidak seharusnya diukur dari jumlah makanan yang dibagikan atau banyaknya dapur yang dibangun. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah apakah program tersebut mampu menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan anak, memperbaiki kualitas pembelajaran, dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas generasi masa depan. Dengan kata lain, fokus utama harus berada pada hasil atau outcome, bukan sekadar aktivitas atau output.
Di sisi lain, subsidi BBM memiliki karakteristik yang berbeda. Program ini didukung oleh infrastruktur distribusi yang sudah terbentuk selama puluhan tahun sehingga relatif lebih siap secara operasional. Sistem penyaluran, pengawasan, dan tata kelolanya sudah dikenal oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam situasi tekanan ekonomi atau gejolak harga energi global, subsidi BBM terbukti mampu membantu menjaga daya beli masyarakat dan menahan kenaikan biaya transportasi serta logistik.
Namun demikian, subsidi BBM pada dasarnya lebih berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dibandingkan instrumen transformasi. Kebijakan ini membantu menjaga kondisi ekonomi agar tetap stabil, tetapi tidak secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau produktivitas nasional dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah perlu melihat subsidi BBM sebagai alat untuk menjaga keseimbangan ekonomi, sementara investasi pada pendidikan, kesehatan, dan gizi tetap menjadi fondasi pembangunan masa depan.
Tantangan berikutnya adalah persoalan fiskal. APBN memiliki banyak kewajiban yang harus dibiayai secara bersamaan, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga pembayaran utang negara. Ketika pemerintah menambah alokasi besar pada satu program, ruang anggaran untuk sektor lain otomatis menjadi lebih terbatas. Dalam ilmu keuangan publik, kondisi ini dikenal sebagai fiscal trade-off, yaitu adanya konsekuensi pilihan anggaran yang tidak bisa dihindari.
Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya apakah sebuah program memiliki manfaat yang besar, tetapi juga apakah negara mampu membiayainya secara berkelanjutan. Sebuah program yang baik sekalipun dapat menimbulkan masalah apabila kebutuhan dananya terus meningkat sementara penerimaan negara tidak bertumbuh pada tingkat yang sama. Disiplin fiskal menjadi penting agar pembangunan hari ini tidak menciptakan beban yang terlalu berat bagi generasi mendatang.
Meski demikian, perdebatan mengenai MBG dan subsidi BBM seharusnya tidak ditempatkan sebagai pilihan yang saling meniadakan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan dapat saling melengkapi. Subsidi BBM menjaga stabilitas ekonomi saat ini, sementara MBG merupakan investasi untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia di masa depan. Yang diperlukan adalah strategi transisi yang cermat agar negara dapat bergerak dari belanja yang bersifat konsumtif dan stabilisatif menuju belanja yang lebih produktif tanpa mengganggu keseimbangan sosial dan ekonomi.
Agar tujuan tersebut tercapai, pemerintah perlu menerapkan tata kelola yang kuat melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance (GRC). Governance memastikan adanya kejelasan kewenangan, akuntabilitas, dan mekanisme pengawasan. Risk Management membantu mengidentifikasi serta mengendalikan berbagai risiko seperti salah sasaran, inefisiensi, moral hazard, fraud, dan gangguan distribusi. Sementara itu, Compliance memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.
Pendekatan GRC menjadi semakin penting ketika program yang dijalankan melibatkan anggaran besar dan banyak pemangku kepentingan. Tanpa tata kelola yang baik, tambahan anggaran tidak selalu menghasilkan manfaat yang lebih besar. Sebaliknya, dengan sistem pengawasan yang kuat, risiko penyimpangan dapat ditekan dan efektivitas kebijakan dapat ditingkatkan.
Langkah yang paling realistis adalah menerapkan MBG secara bertahap dengan memprioritaskan daerah yang memiliki tingkat stunting dan kerentanan pangan tertinggi. Pendekatan bertahap memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyempurnakan tata kelola, memperbaiki sistem distribusi, dan mengidentifikasi berbagai kendala sebelum program diperluas secara nasional. Pada saat yang sama, reformasi subsidi BBM melalui digitalisasi dan penyaluran yang lebih tepat sasaran dapat menghasilkan efisiensi fiskal yang kemudian dialihkan untuk memperkuat investasi pada sektor gizi dan pembangunan manusia.
Selain itu, rantai pasok MBG perlu terhubung dengan petani, koperasi, UMKM, dan pelaku usaha pangan lokal. Dengan cara ini, program tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima makanan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan efek berganda bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya program yang dimiliki atau besarnya anggaran yang dibelanjakan. Keberhasilan ditentukan oleh kemampuan mengubah setiap rupiah uang negara menjadi manfaat yang nyata bagi masyarakat. MBG dan subsidi BBM sama-sama memiliki tujuan yang penting. Tantangan sesungguhnya bukan memilih salah satunya, melainkan memastikan keduanya dikelola dengan kapasitas institusional yang kuat, disiplin fiskal yang terjaga, serta tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Dengan demikian, stabilitas ekonomi dan pembangunan kualitas manusia dapat berjalan beriringan sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju.
