JAKARTA, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan. Ancaman ini disebut paling besar terjadi di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk industri benang, kain, hingga polyester.
Dalam konferensi pers virtual, Senin (4/5/2026), Said mengatakan informasi tersebut diperoleh dari laporan serikat pekerja di sejumlah perusahaan yang mulai membahas kemungkinan pengurangan tenaga kerja.
“Laporan dari anggota KSPI, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya, seperti benang, kain, dan polyester,” ujarnya.
Selain sektor tekstil, industri plastik juga dinilai menghadapi ancaman serupa akibat lonjakan harga bahan baku impor. Kenaikan biaya produksi dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, sementara sebagian besar bahan baku plastik masih bergantung pada impor.
Menurut Said, kondisi tersebut membuat pelaku industri mengalami tekanan karena harus membeli bahan baku dengan dolar AS, sementara produk dijual di pasar domestik menggunakan rupiah.
Ia menjelaskan, kenaikan harga plastik yang signifikan turut menekan daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada penurunan permintaan. Kondisi ini dinilai dapat memicu efisiensi tenaga kerja yang berujung pada PHK.
Dampak lanjutan juga berpotensi merembet ke sektor lain, seperti industri elektronik dan otomotif yang banyak menggunakan komponen berbahan plastik.
Said juga menyoroti tekanan pada industri semen yang tengah mengalami kelebihan pasokan (oversupply). Di tengah permintaan yang melemah, kehadiran pabrik baru justru memperketat persaingan dan mendorong efisiensi tenaga kerja.
“Permintaan semen menurun, sementara pasokan berlebih. Kondisi ini bisa mendorong efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja,” katanya.
Ia menambahkan, salah satu faktor eksternal yang memperburuk kondisi industri adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada rantai pasok dan harga bahan baku global.
Meski demikian, hingga saat ini KSPI menyebut belum menerima respons resmi dari pemerintah terkait potensi gelombang PHK tersebut. Selain itu, belum ada rencana pembahasan bersama antara pemerintah dan perwakilan buruh mengenai isu tersebut.
