JAKARTA, Komisi VI DPR RI menyoroti sejumlah aspek pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mulai dari isu dugaan pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp 1,8 triliun hingga efektivitas pemanfaatan modal koperasi yang dinilai belum menghasilkan kinerja usaha yang optimal.
Sorotan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, meminta pemerintah memberikan penjelasan terkait isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin yang belakangan ramai diperbincangkan masyarakat. Menurutnya, hingga kini DPR belum memperoleh informasi resmi mengenai kebenaran kabar tersebut.
“Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta dengan nilainya Rp 1,8 triliun. Kami mencari informasi tetapi tidak mendapatkan satu informasi pun dari pemerintah. Karena itu kami ingin memastikan apakah pengadaan tersebut benar atau tidak,” kata Mufti.
Selain mempertanyakan dugaan pengadaan barang, Mufti juga menilai pengelolaan usaha sejumlah koperasi masih perlu dievaluasi. Ia mencontohkan adanya koperasi yang hanya membukukan laba bersih sekitar Rp 78.000 selama enam bulan, meskipun memiliki modal usaha sebesar Rp 3 miliar.
“Modal Rp 3 miliar, untung bersihnya Rp 78.000. Itu bukan untung per hari, tetapi selama enam bulan sejak berdiri,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa isu pengadaan kipas angin tidak berkaitan dengan program maupun pengadaan di lingkungan Kementerian Koperasi.
Menurut Ferry, pihaknya tidak mengetahui asal-usul informasi yang beredar di publik mengenai pengadaan tersebut.
“Soal kipas angin ini saya tidak tahu karena pengadaannya bukan di kami,” kata Ferry.
Ia menjelaskan bahwa harga suatu barang sangat bergantung pada spesifikasi. Sebagai ilustrasi, terdapat kipas angin industri dengan harga sekitar Rp 11,4 juta per unit.
Di sisi lain, Ferry mengatakan Kementerian Koperasi tengah mengembangkan Sistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes) sebagai upaya meningkatkan transparansi pengelolaan koperasi.
Melalui sistem tersebut, pemerintah akan menyediakan dashboard yang memuat informasi mengenai penyaluran barang, bantuan, serta aktivitas koperasi sehingga dapat dipantau secara terbuka oleh para pemangku kepentingan.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah menjelaskan bahwa operasional bisnis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berada di bawah pengelolaan PT Agrinas Pangan Nusantara. Adapun Kementerian Koperasi berperan dalam pembinaan dan pengawasan.
“Tata kelola operasionalisasi ada di Agrinas. Secara detail operasional berada di Agrinas, tetapi tetap dalam pantauan dan pengawasan Kementerian Koperasi,” ujar Farida.
Dalam rapat tersebut, Kementerian Koperasi juga melaporkan realisasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp 1,006 triliun atau 87,25 persen dari pagu efektif sebesar Rp 1,153 triliun.
Tambahan anggaran itu digunakan untuk mempercepat implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk pelatihan bagi lebih dari 15.000 pendamping, 143.000 pengurus koperasi, dan sekitar 206.000 sumber daya manusia koperasi.
Komisi VI DPR RI dalam kesimpulan rapat meminta Kementerian Koperasi mempercepat operasionalisasi KDKMP dengan memastikan koperasi yang telah dibentuk memiliki kegiatan usaha yang berjalan, memperoleh akses pembiayaan, serta mendapatkan pendampingan yang memadai agar mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Hingga pertengahan Juli 2026, pemerintah mencatat baru 1.061 koperasi yang telah beroperasi dari target 40.000 koperasi aktif hingga akhir tahun.
Kementerian Koperasi juga melaporkan nilai transaksi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah mencapai Rp 56,69 miliar sejak awal tahun. Transaksi tersebut didominasi penjualan pupuk, minyak goreng, dan beras, dengan sekitar 52,59 persen berasal dari sarana produksi pertanian dan peternakan, serta 23,92 persen dari komoditas pangan pokok.
