JAKARTA, Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks dan menjalani perkembangan yang sangat dinamis.
Secara etimologi atau bahasa, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani demokratia yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan.
Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi didefinisikan sebagai bentuk/sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya atau pemerintahan rakyat.
Selain itu, terminologi dalam bidang politik ini bisa juga diartikan gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Istilah ini mulai berkembang pada pertengahan abad ke-5 SM untuk menunjukkan sistem politik yang ada di negara Yunani, terutama Athena.
Lalu seperti apa sejarah demokrasi di Indonesia? Bagaimana perkembangan demokrasi dari masa ke masa?
Sejarah Demokrasi di Indonesia
Mengutip dari buku Mengenal Lebih Dekat Demokrasi di Indonesia (2012) yang ditulis oleh Nadhirun, sejarah demokrasi di Indonesia dimulai pada awal abad ke-20. Pada fase ini, Indonesia masih mengalami penjajahan oleh Belanda dan pemikiran demokrasi modern dari barat sudah mulai masuk ke Indonesia.
Tepatnya, anak-anak muda dan mahasiswa yang mengenyam pendidikan di Eropa banyak membaca ide-ide demokrasi melalui buku serta ruang-ruang diskusi terbuka. Kemudian, mereka banyak mendapatkan inspirasi mengenai konsep negara demokrasi yang terbuka dan sangat kontradiktif dengan Indonesia.
Generasi pertama yang merasakan bagaimana indahnya demokrasi di negara-negara Eropa adalah Mohammad Hatta yang kelak menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hatta belajar di Belanda dan menyerap berbagai ide-ide demokrasi.
Di generasi Hatta ini, ide-ide demokrasi meresap di benak anak muda Indonesia dan memulai gerakan-gerakan kemerdekaan. Mengalami banyak ganjaran karena transisi dari penjajahan Belanda ke penjajahan Jepang, akhirnya kemerdekaan resmi diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia dari Masa ke Masa
Ada empat perkembangan demokrasi dari masa ke masa. Berikut penjelasannya:
Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)
Demokrasi parlementer ini dimulai ketika Indonesia resmi menjadi negara yang merdeka hingga berakhir di tahun 1959. Demokrasi parlementer adalah sistem demokrasi yang menempatkan parlemen sebagai bagian fundamental di pemerintahan.
Akan tetapi, konsep demokrasi ini dianggap kurang cocok untuk Indonesia. Lemahnya budaya demokrasi untuk mempraktikkan demokrasi model barat ini telah memberi peluang sangat besar kepada partai-partai politik mendominasi kehidupan sosial politik.
Pada masa ini pula digelar Pemilu pertama pada 1955. Pemilu 1955 mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.
Beberapa hal yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.
Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)
Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan, di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang, yaitu pemimpin pemerintahan.
Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.
Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.
Pada masa demokrasi terpimpin banyak terjadi penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945, seperti:
- Pembentukan Nasionalis, Agama, dan Komunis (Nasakom)
- Tap MPRS No. III/MPRS/1963 tentang Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup
- Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden
- Pengangkatan ketua DPR Gotong Royong/MPRS menjadi menteri negara oleh presiden
- GBHN yang bersumber pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul ‘Penemuan Kembali Revolusi Kita’ ditetapkan oleh DPA bukan MPRS
Demokrasi Pancasila era Orde Baru (1965 – 1998)
Setelah peristiwa G30S PKI terjadi di tahun 1965, terjadi pergantian pemimpin dari Soekarno menuju Soeharto. Era orde baru ini juga dikenal dengan istilah Demokrasi Pancasila yang menjadikan Pancasila sebagai landasan demokrasi.
Akan tetapi, rezim yang berkuasa selama 32 tahun juga dihantui dengan beberapa penyimpangan, seperti:
- Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil
- Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman
- Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat
- Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah
- Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)
Demokrasi Reformasi (1998 – sekarang)
Berakhirnya rezim orde baru yang berkuasa selama 32 tahun melahirkan demokrasi baru yang dikenal dengan istilah era reformasi. Era reformasi adalah fase demokrasi yang kembali ke prinsip dasar demokrasi, seperti:
- Adanya Pemilu secara langsung
- Kebebasan Pers
- Desentralisasi
- Hak-hak dasar warga negara lebih terjamin
- Rekrutmen politik yang inklusif
