JAKARTA, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah melontarkan kelakar saat memimpin rapat pembahasan pagu anggaran kementerian koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Senin (22/6/2026).
Dalam rapat yang dihadiri para menteri koordinator tersebut, Said berujar bahwa Banggar DPR siap menyetujui tambahan pagu anggaran yang kemungkinan akan diusulkan para menteri koordinator, meskipun usulan tersebut belum dibahas.
“Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita sepakati tentu di dalam pembahasan akan muncul bahwa para Menko pasti di dalam paparannya juga akan mengusulkan penambahan-penambahan pagu anggarannya yang akan datang sebagaimana biasa,” kata Said.
Ia kemudian berkelakar bahwa persetujuan tambahan anggaran perlu diberikan lebih awal agar para menteri koordinator tidak perlu kembali menghadiri rapat Banggar.
“Dan jika itu terjadi, Bapak Ibu sekalian, agar para Menko tidak bolak-balik datang ke badan anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini. Setuju?” ujar politikus PDI-P tersebut.
Pernyataan itu langsung disambut gelak tawa peserta rapat.
Said kemudian melanjutkan candaan tersebut dengan menyebut langkah itu sebagai salah satu kehebatan Banggar DPR.
“Hebatnya Banggar ini. Pokoknya belum dibahas, belum disetujui, tambahannya duluan disetujui. Kita getok dulu ya,” katanya.
Seluruh peserta rapat pun menyatakan setuju dan Said mengetukkan palu sebagai simbol persetujuan yang disambut tawa hadirin.
Setelah suasana mencair, Said melanjutkan agenda rapat dengan meminta persetujuan anggota Banggar terhadap pagu anggaran tujuh kementerian koordinator yang tercantum dalam RAPBN 2027.
Dalam rapat tersebut, Banggar menyetujui pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp 664 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp 304,1 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp 392,2 miliar, serta Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp 338,8 miliar.
Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperoleh pagu anggaran Rp 509,3 miliar, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp 276,8 miliar, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 620,9 miliar.
“Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?” tanya Said kepada anggota Banggar.
Peserta rapat kemudian menyatakan setuju terhadap seluruh usulan pagu anggaran tersebut.
Said kembali melontarkan candaan setelah seluruh pagu anggaran disetujui.
“Bener setuju? Setuju semua? Kiri? Berarti bubar? Tinggal kami berterima kasih pimpinan. Tapi kami perlu closing statement dari para Menko lah,” ujarnya.
Rapat tersebut dihadiri seluruh menteri koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
