JAKARTA, Pemerintah menargetkan penerapan mandatori biodiesel 50 persen (B50) mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini akan membuat setiap liter bahan bakar solar mengandung campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Esters (FAME).
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan penetapan harga B50 akan mengacu pada regulasi yang berlaku saat ini. Pemerintah tengah menyiapkan formula harga berdasarkan aturan tersebut.
“Mengikuti formula. Kalau itu mengikuti formula kan tiap bulan kita keluarkan harganya,” ujar Eniya saat ditemui di Lembang, Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah akan merilis harga patokan B50 secara rutin setiap bulan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian harga bagi pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen.
Terkait komponen bahan bakar nabati (BBN) atau FAME, Kementerian ESDM masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) untuk menghitung rincian kebutuhannya hingga akhir tahun.
“Kita sedang berhitung dengan Dirjen Migas karena prediksi hingga Desember itu perlu diklarifikasi,” kata dia.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi program B50 diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan melalui peningkatan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO).
Dari sisi fiskal, kebijakan ini berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp 157,28 triliun pada 2026, meningkat dibandingkan target program B40 sebesar Rp 140 triliun.
Eniya menilai pasokan bahan baku FAME untuk mendukung implementasi B50 cukup tersedia. “Pasokan tadi kan saya bilang kita sedang berhitung terus, tapi cukup. Kalau saya prediksi, FAME-nya cukup,” ujarnya.
Pemerintah juga menargetkan kebijakan ini dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar.
“Target pengurangan impornya kan hitungannya 50 persen. Sekarang itu serapan biodiesel kira-kira 25 persen sudah terserap,” kata Eniya.
