JAKARTA, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan kondisi pesisir Pantai Utara Jawa (Pantura) kian memprihatinkan akibat penurunan permukaan tanah dan kenaikan muka air laut. Hal tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama kementerian, lembaga, dan kepala daerah, Senin (4/5/2026).
Dalam rapat tersebut, AHY menyebut penurunan tanah di kawasan Pantura mencapai 15 hingga 20 cm per tahun. Ia menegaskan kondisi terparah terjadi di Jakarta dan Semarang, namun wilayah lain juga mengalami fenomena serupa.
Menurut AHY, pernyataan itu sejalan dengan yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto mengenai ancaman penurunan tanah yang terus berlangsung setiap tahun.
Selain penurunan tanah, Pantura juga menghadapi tekanan dari kenaikan permukaan laut akibat pemanasan global, yang berkisar antara 0,8 cm hingga 1,2 cm per tahun. Kombinasi dua faktor tersebut dinilai meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur.
AHY memperingatkan, tanpa intervensi serius, kondisi pesisir Pantura berpotensi semakin parah hingga tahun 2050, dengan ancaman genangan air laut yang lebih luas.
Tak hanya itu, masyarakat di kawasan tersebut juga mulai menghadapi krisis air bersih. AHY menyebut, persoalan ini menjadi tantangan tambahan di tengah ancaman banjir yang terus meningkat.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya penanganan segera mengingat kontribusi ekonomi Pantura yang signifikan. Pada 2025, kawasan ini menyumbang sekitar 27,53 persen atau setara US$368,37 miliar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
AHY menegaskan, jika tidak ditangani secara serius, kerusakan di Pantura tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi besar bagi Indonesia.
Pemerintah, kata dia, perlu bergerak bersama dan terkoordinasi untuk mencegah kerusakan yang lebih luas serta menjaga keberlanjutan kawasan pesisir tersebut di masa depan.
