JAKARTA, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menerima Digital Innovation Award 2026 yang diselenggarakan iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan inovasi Fatoni dalam mendorong transformasi digital pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kemendagri terus memperkuat digitalisasi tata kelola keuangan daerah agar lebih modern, transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Salah satu instrumen utama yang terus dikembangkan adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem ini menjadi bagian dari dukungan terhadap kebijakan Satu Data Indonesia dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Agus Fatoni mengatakan, transformasi digital menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Transformasi digital bukan hanya kebutuhan, tetapi menjadi langkah strategis untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Fatoni dalam keterangannya.
Menurut Fatoni, SIPD memungkinkan pemerintah daerah tidak lagi membangun banyak aplikasi secara terpisah. Sebab, SIPD telah mengakomodasi berbagai sistem yang sebelumnya berjalan sendiri-sendiri di daerah.
“Dengan SIPD, semua data mengalir dan menjadi satu kesatuan, sehingga memudahkan dalam pemanfaatan data, melakukan analisis, kajian, dan mengambil kebijakan,” kata Fatoni.
Selain SIPD, digitalisasi pengelolaan keuangan daerah juga diperkuat melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), digitalisasi layanan pajak daerah dan retribusi daerah, serta pengembangan layanan e-BUMD, e-BLUD, e-BMD, dan e-Evaluasi APBD.
Fatoni menambahkan, berbagai layanan dari kementerian dan lembaga juga telah banyak terintegrasi dengan SIPD. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola data dan sistem pemerintahan daerah secara nasional.
Ia menegaskan, Kemendagri akan terus mendampingi pemerintah daerah dalam membangun tata kelola keuangan yang adaptif, modern, dan berdaya saing.
Penghargaan Digital Innovation Award 2026 ini diharapkan menjadi motivasi untuk memperkuat inovasi dan kolaborasi dalam mempercepat transformasi digital pemerintahan daerah di Indonesia.
