JAKARTA, Kementerian Komunikasi dan Informatika berupaya mengarahkan akselerasi transformasi digital nasional yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.
Sekretaris Jenderal Kemenkominfo Mira Tayyiba, dalam rilis pers yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan transformasi digital yang inklusif tidak hanya mencakup ketersediaan akses terhadap infrastruktur digital saja, namun, juga menekankan kepada aspek keterampilan dan kompetensi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital.
“Jadi, tidak saja dalam konteks parsial di perkotaan dan perdesaan, atau 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan non-3T, tetapi, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan dapat mengakses infrastruktur dan ruang digital secara merata dan aman,” ujar Mira saat membuka acara Focus Group Discussion Strategi Hilirisasi Ekonomi Digital di Jakarta Pusat.
Berkaitan dengan transformasi digital yang memberdayakan, Mira menegaskan agar masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital secara produktif.
Transformasi digital yang berkelanjutan berarti masyarakat mampu merasakan manfaat teknologi digital secara terus menerus dan dapat mendukung pemenuhan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Mira menambahkan bahwa transformasi digital yang inklusif, memberdayakan dan berkelanjutan tersebut dilaksanakan pada area utama, infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.
“Keempat area tersebut diyakini sebagai sektor strategis yang berkesinambungan sekaligus mempengaruhi satu sama lain sehingga dalam pelaksanaannya tidak hanya dapat mendorong digitalisasi maupun hilirisasi manfaat kemajuan digital kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Mira.
Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya, Raden Wijaya Kusumawardhana menegaskan peran penting Kemenkominfo dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia.
Menurut dia, akselerasi transformasi digital menjadi ranah Kemenkominfo. Oleh karena itu, dia menilai Kemenkominfo harus memiliki regulasi, strategi dan langkah yang jelas agar cetak biru transformasi digital bisa benar-benar dikolaborasikan dengan baik.
“Harapannya nanti dengan pertemuan ini kita sudah memiliki beberapa pemikiran, sudah memiliki beberapa usulan rekomendasi yang nanti bisa kita ajukan untuk mempercepat langkah-langkah dan peran Kemenkominfo dalam pembangunan ekonomi ke depan setidaknya dalam lima tahun mendatang ini, terutama dalam penyusunan RPJM 2024/2029,” ujar Wijaya. (ant)
