JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR RI Budi Sulistyono meminta Kementerian Koperasi lebih berhati-hati dalam mengawal program Koperasi Merah Putih.
Hal itu disampaikan Kanang, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Koperasi dengan agenda pembahasan RKA dan RKP Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6).
Kanang mengatakan, tambahan anggaran untuk Kementerian Koperasi pada prinsipnya perlu didukung. Namun, ia mengingatkan agar penambahan anggaran tersebut tidak menimbulkan tumpang tindih program dengan kementerian atau lembaga lain.
“Kalau kita bicara penambahan anggaran Rp1,3 triliun ini masuk, bahkan mungkin perlu ditambah. Tapi yang kita ketahui bersama, ruang otonom Kementerian Koperasi ini sudah tidak otonom lagi. Ini yang jadi masalah,” ujar Kanang.
Menurutnya, sejumlah urusan yang semestinya menjadi kewenangan Kementerian Koperasi kini turut melibatkan banyak pihak. Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diklarifikasi agar pelaksanaan program tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kanang menyoroti pembangunan gerai Koperasi Merah Putih di sejumlah desa yang dinilainya belum sepenuhnya memperhatikan aspek kelayakan lokasi dan keberlanjutan usaha.
Ia menyebut, di lapangan terdapat gerai yang dibangun di lokasi kurang strategis, seperti di pinggir sawah, wilayah perbukitan, hingga dekat area pemakaman.
“Ada yang di pinggir sawah, ada yang di atas gunung, ada yang di depan kuburan, ada yang ditinggalkan di tebing. Ini tidak mungkin, jadi asal berdiri,” kata Kanang.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti beban desa dalam menyiapkan lahan dan kebutuhan pendukung pembangunan gerai. Menurut dia, desa sudah menghadapi tekanan fiskal akibat berbagai pemotongan anggaran.
Kanang menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, dari total anggaran sekitar Rp3 miliar untuk satu unit koperasi, sebagian besar sudah digunakan untuk pembangunan gerai. Sementara desa masih harus menyiapkan lahan, urukan, dan kebutuhan teknis lainnya.
“Desa harus menyiapkan lahan ready, ada urukan dan sebagainya. Di lapangan itu menurut mereka kurang lebih sekitar Rp800-an juta. Ini mesti diurai, karena desa berat sekarang ini,” ujarnya.
Selain itu, Kanang mempertanyakan kebutuhan kendaraan operasional untuk setiap gerai, mulai dari truk, pikap, motor roda tiga, hingga kendaraan roda dua. Menurut dia, skema tersebut berpotensi menimbulkan biaya operasional yang terlalu tinggi.
Ia membandingkan dengan sistem distribusi minimarket modern yang mampu menjangkau banyak titik hanya dengan kendaraan distribusi yang lebih efisien.
“Kalau kita bandingkan dengan minimarket modern, dalam satu kabupaten itu hanya satu mobil boks. Ini satu gerai, satu desa, satu truk, satu pikap, satu motor roda tiga. Ini untuk apa? Overhead kita terlalu tinggi,” kata Kanang.
Karena itu, ia meminta Menteri Koperasi segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk Agrinas, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Pertahanan, agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan maupun pembiayaan.
Ia menilai Kementerian Koperasi seharusnya tidak menunggu dua tahun untuk mengambil peran penuh dalam pembinaan koperasi tersebut.
“Jangan sampai dua tahun baru dimasukkan ke Kementerian Koperasi. Kacau nanti. Mulailah sejak dini untuk pengambilalihan atau bersama-sama,” ujar Kanang.
Ia juga mengingatkan soal pengelolaan aset program. Ia khawatir apabila tidak sejak awal diawasi, kondisi bangunan dan aset koperasi dapat menurun sebelum sepenuhnya diserahkan kepada Kementerian Koperasi.
“Bapak sekarang bicara aset. Asetnya sekarang ini sembarangan. Bangunan juga tidak karu-karuan. Ada kemungkinan dua tahun lagi kondisinya belum tentu masih 50 persen,” katanya.
Meski demikian, Kanang menegaskan dukungannya terhadap penguatan Kementerian Koperasi, terutama dalam aspek perencanaan, monitoring, pembinaan, serta pengembangan sumber daya manusia koperasi.
Namun, ia menekankan agar peran Kementerian Koperasi diperkuat sejak awal, bukan setelah program berjalan terlalu jauh.
“Kalau kita bicara manfaat, perencanaan, monitoring, pengembangan sumber daya, saya sepakat. Tapi mulailah sejak dini,” pungkas Kanang.
