JAKARTA, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengatakan partainya tetap mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Hal itu disampaikan Zulhas, sapaan karib Zulkifli Hasan saat menjawab peluang Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk mendampingi Prabowo.
“Loh Gibran kan keren wali kota sukses, apa-apa sukses, tapi saya (PAN) mengusulkan Pak Erick (Thohir) kan. Iya, gitu,” kata Zulkilfi singkat usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Zulkifli hari ini bertemu Presiden membahas soal perdagangan dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan. Di sela pembahasan soal perdagangan itu ia turut membahas politik dengan Jokowi.
Dia mengatakan saat ini semakin mendekati masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan tanggal 19 Oktober–25 November 2023. Zulkifli selaku menteri pembantu Presiden merasa perlu melaporkan hal-hal yang akan dilakukannya, termasuk soal politik.
“Ya ini kan sudah dekat tanggal 19-25 kan, kita harus daftar ya kan? Ya saya ini kan pembantu Presiden. Ya apa pun, mau keluar negeri saja saya lapor, apa juga saya lapor,” jelasnya.
Meskipun demikian, Zulkifli menyatakan sama sekali tidak ada arahan apa pun dari Presiden mengenai keputusan PAN dalam politik. “Tapi arahan tidak (tidak ada arahan Presiden soal politik),” ucapnya.
Secara terpisah Ketua Umum Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden soal food estate di Jakarta, Selasa, menyampaikan penentuan cawapres Prabowo akan dirapatkan bersama-sama oleh partai koalisi. Airlangga mengatakan pertemuan sekretaris jenderal partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Senin (9/10/2023) kemarin, untuk membahas visi dan misi capres.
Sedangkan terkait peluang Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres, Airlangga menyebut hal itu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi soal aturan usia capres-cawapres. “Kita tunggu dari MK,” ucap Airlangga.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan soal gugatan Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 terkait syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pekan ini. Namun, saat ditanya terkait isi putusan tersebut, Budi Arie mengaku tidak mengetahuinya.
“Katanya minggu ini, isunya minggu ini. Minggu ini. Dahlah nggak usah kamu pancing-pancing,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/10/2023).(rep)
