JAKARTA, Dewan Pakar Partai Golkar telah menggelar rapat pleno pada Ahad (9/7/2023) di kediaman Agung Laksono. Rapat tersebut disebut memberi rapor merah kepada Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang tak kunjung mengambil sikap jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam mengatakan bahwa Dewan Pakar Partai Golkar berisi 20 orang senior partai. Dalam rapat yang berlangsung 2,5 jam itu, tak ada seorang pun yang memberikan Airlangga nilai enam dari 10.
“Jadi rapat Dewan Pakar itu panjang prosesnya, 2,5 jam isinya mohon maaf tidak ada yang memberikan nilai 6 (kepada Airlangga), artinya biru, artinya semua di bawah lima. Jadi merah semua,” ujar Ridwan dalam konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).
Dewan Pakar Partai Golkar melihat adanya kemerosotan elektabilitas partai jelang Pemilu 2024. Padahal, partai berlambang pohon beringin itu pernah meraih sebesar 21 persen suara pada Pemilu 2004.
Karenanya, Dewan Pakar Partai Golkar mengeluarkan tiga poin rekomendasi kepada Airlangga dan DPP Partai Golkar. Pertama, Airlangga diminta segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden (capres) paling lambat sampai akhir Agustus mendatang.
Kedua, Partai Golkar diminta membentuk poros baru yang menjadi kendaraan politik Airlangga untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Terakhir, membuat program ‘Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat’, untuk mensosialisasikan dirinya di daerah-daerah.
“Makanya Ketua Dewan Pakar Pak Agung Laksono juga akan menyelamatkan partai, dia tidak punya kepentingan Pak Agung, umur sudah sama sama Pak senior kita, malah dia sudah duduk di Wantimpres. Jadi dia tujuannya untuk menyelamatkan juga, karena desakan juga dari anggota Dewan Pakar pada saat itu,” ujar Ridwan.
Jika rekomendasi pertama dan kedua tak terlaksana, musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk melengserkan Airlangga dari kursi ketua umum Partai Golkar sangat mungkin terjadi. Sebab, Munaslub bukan merupakan hal yang haram dalam partainya.
“Jadi Munaslub itu adalah jawaban dari nomor satu. Kapan jawaban (dari rekomendasi poin satu dan dua) itu dilaksanakan? Agustus. Karena kalau tidak sudah terlambat sudah,” ujar anggota Komisi VII DPR itu. (rep)
