JAKARTA, Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan pentingnya pemerintah dan DPR untuk lebih proaktif dalam menangani keluhan dan permasalahan yang dihadapi rakyat. Puan menilai, dalam sistem demokrasi saat ini, rakyat harus menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan publik yang diambil oleh negara.
Dalam Rapat Paripurna DPR ke-16 pada Selasa, (25/3), Puan menegaskan bahwa negara harus mendengarkan dan mengartikulasikan aspirasi rakyat dengan baik. “Negara dalam mengambil kebijakan publik harus mawas diri mendengarkan aspirasi rakyat, dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat,” ujarnya.
Puan juga menyoroti bagaimana seringkali rakyat yang membutuhkan kehadiran negara merasa waktu satu hari pun terasa sangat lama, sementara proses pembahasan persoalan rakyat oleh pemerintah dan DPR seringkali memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk menemukan solusi.
Lebih lanjut, Puan mengingatkan bahwa dalam menghadapi berbagai persoalan rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja, pendidikan, fasilitas kesehatan, serta masalah yang dihadapi petani dan nelayan, pemerintah dan DPR harus memiliki komitmen untuk merespon secara cepat dan tepat. “Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara,” tambahnya.
Puan juga menegaskan bahwa tindakan yang cepat dalam menyelesaikan masalah rakyat tidak berarti mengabaikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurutnya, setiap kebijakan yang diambil harus tetap memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya.
Puan menyebutkan bahwa niat baik saja tidak cukup dalam merumuskan kebijakan publik. “Dalam membuat kebijakan publik diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” ujar Puan, menegaskan pentingnya penerapan prinsip integritas dalam setiap kebijakan.
