JAKARTA, Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay mengatakan bahwa lima ketua umum partai politik yang hadir dalam silaturahim nasional memiliki kesamaan pandangan terkait koalisi besar. Namun, pembentukannya tentu masih menunggu kesepakatan antara ketua umum partai politik tersebut.
“Mungkin tidak mereka bersatu? mungkin juga tergantung hasil kesepakatan yang mungkin akan dilakukan. Nah kemarin kan ada pembicaraan, nah apa isi pembicaraannya? ada yang sudah disampaikan oleh ketua umum pada kita, tapi ada mungkin yang masih disimpan di tingkat internal ketua umum,” ujar Saleh.
Namun ia tak menampik terdapat peluang terbentuknya koalisi besar yang terdiri dari PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ditambah dengan Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan (PDIP), yang semuanya merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sebenarnya di politik jawabannya politik itu pasti mungkin, karena politik itu cair, dinamis. Kan politik itu adalah seni untuk mencari kemungkinan, the art of possibility itu salah satu definisinya, seni untuk mencari berbagai kemungkinan.” ujar Saleh.
Ia memastikan adanya satu pandangan yang sama dari kelima ketua umum partai politik tersebut. Khususnya dalam melanjutkan program dan kebijakan yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi.
“Kesamaan visi semua partai ini untuk melanjutkan apa yang sudah kita raih dan memperbaiki atau melengkapi apa yang belum kita capai pada periode ini, itu udah disepakati oleh mereka,” ujar Ketua Fraksi PAN DPR itu.
Presiden Joko Widodo menanggapi positif terkait wacana pembentukan koalisi besar untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Koalisi besar disebut-sebut merupakan gabungan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang terdiri atas PKB dan Gerindra.
“Saya hanya bilang cocok,” ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Kantor DPP PAN di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).
Namun, Jokowi menyerahkan seluruhnya kepada partai politik tersebut. Menurutnya, dia mendukung selama untuk kebaikan bangsa dan negara.
“Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi.
