JAKARTA, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP siap menghadapi Pilpres 2024. Hasto berpendapat dua paslon dengan satu putaran pilpres lebih ideal.
“Dalam situasi ketika pemulihan ekonomi belum sepenuhnya pulih, dan ketidakpastian global, maka Indonesia memerlukan pelaksanaan Pilpres yang demokratis, cepat, kredibel, dan bagaimana memastikan hanya berlangsung satu putaran. Pasangan ini bisa terwujud apabila dilakukan langkah konsolidasi dan mendorong kerja sama parpol di depan, sehingga mengarah pada dua paslon. Ini yang ideal berdasarkan konteks saat ini, meski PDI Perjuangan siap bertanding dengan 2 atau 3 paslon. Sekiranya 3 paslon, pada putaran kedua pasti akan terjadi deal-deal politik baru. Jadi kenapa tidak membangun kesepahaman di depan saja,” ujar Hasto Kristiyanto dalam keterangan persnya, Kamis (25/8/2022).
Hasto mengatakan dua pasangan kerap diidentikan dengan politik identitas. Menurutnya istilah politik identitas tidak masalah sebab itu mencerdaskan bangsa.
“Ada yang berpendapat bahwa 2 pasangan akan menghindarkan diri dari politik identitas. Lho, politik Indonesia itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Politik itu membangun peradaban. Jangan dibawa mundur. Mereka yang menggunakan politik identitas dan politik primordial, biasanya miskin kinerja, tidak punya prestasi, maka digunakanlah cara-cara yang tidak cerdas, tidak bijak, dan tidak membangun peradaban,” kata Hasto.
“Kalau tentang Pilpres, mau beberapa calon, PDIP ngalir saja, dua calon tiga calon kita siap. Hanya kan politik ini kita harus melihat konteksnya. Kita baru mengalami pandemi dampaknya sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Pemulihan ekonomi belum begitu bagus, persoalan geopolitik perang Rusia-Ukraina, dan ketegangan yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan kemudian kemarin krisis di Taiwan, kemudian persoalan di Timur Tengah harus menjadi perhatian kita,” imbuh Hasto.
Hasto pun mengajak masyarakat meningkatkan demokrasi politik. Dia menyebut politik itu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan menurunkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia dengan berbagai isu-isu.
“Pemilu itu adalah alat dan mekanisme regenerasi kepemimpinan atas dasar kedaulatan rakyat. Pemilu bukan ajang memecah belah. Kualitas Pemilu juga ditentukan oleh hasil, termasuk hasil dari kualitas pemimpin yang lahir melalui Pemilu. Semakin Pemilu diwarnai oleh narasi yang jauh dari keadaban publik, semakin buruk kualitas Pemilu,” katanya.
Untuk itu, Hasto menilai perlunya menata sistem politik Indonesia. Salah satunya, parlemen threshold ditingkatkan menjadi 5 atau 7 persen.
“Yang pertama kita harus mempunyai MPR yang ke depan memiliki kewenangan menetapkan haluan negara, abad ke-7 saja kita punya perspektif membangun Candi Borobudur 100 tahun sekarang 77 tahun merdeka kita tidak punya perencanaan jangka panjang,” ucap Hasto.
“Kedua, kita tata sistem pemilu kita, sistem pemilu harus proporsional tertutup. Kita sudah cukup lama percobaan demokrasi, lalu parlemen threshold ditingkatkan sehingga sistem presidensial mutipartainya sederhana yang milih rakyat bukan kekuatan otoriter kita tingkatkan 5 persen atau 7 persen sehingga hanya sedikit partai politik yang ada di parlemen oleh keputusan rakyat bukan pemerintahan yang otoriter,” kata Hasto.
