JAKARTA, Pemerintah kembali memperpanjang waktu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 23 Agustus mendatang. Kebijakan ini menurut Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI), perlu dievalusasi. Sebab, kebijakan tersebut berakibat pada perekonomian warga menengah kebawah.
“PPKM ini harus dievaluasi, karena persoalan ekonomi masyarakat tidak kalah penting. Penerapan PPKM itu bisa membunuh perekonomian masyarakat kelas menengah ke bawah, yang mana mereka harus keluar rumah untuk mencari makan, harus ada solusi dari negara. Jangan hanya bisa menekan rakyat. Bansos sudah ada, tapi apakah sudah merata dan sudah sesuai targetkah? Bagaimana rakyat yang tidak punya KTP, kemudian dia tidak bisa mengakses bantuan, terlebih rakyat tersebut sudah usia lanjut yang bingung cara ngurus KTP?, ” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP GMNI, Muhammad Ageng Dendy Setiawan, Kamis (19/8/2021).
Bung Dendy, sapaan akrabnya, meminta Pemerintah tidak hanya sebatas membuat kebijakan pembatasan saja. Namun menurut alumnus UIN Sunan Ampel Surabaya ini, dengan anggaran yang cukup besar seharusnya pemerintah mampu membawa arah penanganan ke arah yang lebih baik dengan memberikan solusi bagi masyarakat kecil, sehingga ekonomi tidak mati.
“Jadi pemerintah ini kan terus membatasi kegiatan masyarakat, sementara di sisi lain, ada masyarakat yang harus keluar rumah untuk menghidupkan perekonomian mereka. Kebijakan PPKM ini sebenarnya yang paling terdampak adalah pelaku UMKM dan beberapa sektor pekerja yang mengharuskan keluar rumah, seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar, pekerja di sektor logistik, Ojek Online, dan yang lainnya. Anggaran penanganan covid ini besar lho! Jangan sampai penggunaannya tidak sesuai, karena antara anggaran yang cukup besar dan penanganan belum seimbang, nah ini ada apa? Harus di awasi,” jelas Dendy.
Dendy menilai, para pelaku UMKM di atas terpaksa keluar rumah dengan risiko tertular COVID-19 karena tidak punya pilihan. “Tidak ada orang yang mau tertular penyakit. Tapi mereka tidak punya pilihan, karena kalau tidak keluar rumah, mereka tidak bisa bekerja, tidak bisa menghidupkan perekonomian keluarga mereka. Dan risiko ini tidak lebih kecil dari pada risiko tertular penyakit COVID-19,” tambahnya.
Selain itu, klaim pertumbuhan ekonomi nasional menurut Dendy perlu dievaluasi. Ia berharap, pertumbuhan tersebut tidak hanya menyentuh kalangan atas saja, melainkan pertumbuhan itu wajib menyentuh masyarakat menengah ke bawah.
“Kalau pertumbuhan ekonomi nasional hanya menyentuh kalangan Industri, tentu ini akan menyebabkan ketimpangan ekonomi di masyarakat kita. Karena percuma jika sektor Industri meningkat, namun UMKM kita atau sektor perekonomian yang langsung menyentuh masyarakat malah stagnan bahkan mati. Ini hanya akan membuat yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin terjepit di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang,” imbuhnya.
Tidak berhenti di situ saja, Mantan Ketua DPD GMNI Jawa Timur ini juga mengkritik Menko Perekonomian yang sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN). Menurut Dendy, persoalan-persoalan di atas merupakan salah satu tanggung jawab KPC PEN yang harus diselesaikan dengan tidak hanya fokus pada ekonomi makro saja, melainkan juga ekonomi rakyat menengah kebawah (Mikro).
Dari berbagai persoalan yang ia urai di atas, Dendy menekankan agar Menko Perekonomian dan KPC-PEN itu, tidak hanya fokus mengurusi persoalan politik ke depan. Sebab, persoalan tersebut terjadi selama berbulan-bulan dan belum ada perbaikan. “Rakyat butuh pak Menko untuk kerja, biar rakyat ekonominya tumbuh, bukan malah semakin terhimpit. Persoalan-persoalan itu tadi, masyarakat kita belum merasakan dampak yang begitu terasa dari KPC PEN,” singgungnya.
Pemerintah, lanjut Dendy, juga perlu memikirkan pemerataan distribusi fasilitas kesehatan untuk daerah-daerah. Ia juga mengajak Menteri Kesehatan (Menkes) untuk sering turun ke daerah-daerah dan melihat kondisinya. Sebagai contoh, terangnya, bahwa masih ada daerah yang masih kesulitan untuk melakukan Tes PCR. “Pemerintah, khususnya bapak Menteri Kesehatan, perlu melihat ini. Gimana mau tracing kalau tes aja susah? Gimana mau menyelesaikan kalau distribusi fasilitas kesehatan masih begini?,” kata Dendy mempertanyakan.
“Ini sudah dua tahun berjalan, dan masih ada daerah yang kalau mau melakukan tes PCR alatnya belum merata. Seperti di Mataram misalnya, untuk melakukan PCR di beberapa tempat-tempat yang saya datangi, itu sampling yg diambil kemudian dikirim dulu ke Surabaya, baru hasilnya bisa dilihat setelahnya. Kalau tes hari ini jam setengah 11 siang, mungkin besok malam baru keluar hasil tesnya, belum lagi soal ketersediaan obat dan jam buka apotik yang cenderung masih banyak yang belum 24 jam, utamanya apotek BUMN. Ini kan sudah menghambat penanganan covid. Harusnya persoalan-persoalan begini sudah diurusi dari awal, sehingga proses pengecekan dan penanganan lebih cepat teratasi,” tutupnya.
