TGB justru telah melakukan sebuah blunder alias kesalahan dalam mengkritik pernyataan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
JAKARTA, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat Irwan menilai bahwa Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi telah gagal membantah data Badan Pusat Statistik (BPS) soal pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut dia, TGB justru telah melakukan sebuah blunder alias kesalahan dalam mengkritik pernyataan bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.
“TGB bermaksud membantah data BPS yang disampaikan Mas Anies, tetapi justru itu adalah blunder paling ceroboh dari seorang TGB. TGB gagal membantah data BPS yang mengukuhkan bagaimana Bapak SBY memang membangun jalan nasional juga jalan daerah jauh lebih panjang dari Jokowi,” kata Irwan, Senin (22/5/2023).
Menurut Irwan, TGB gagal meyakinkan masyarakat bahwa tidak benar Jokowi tidak memperhatikan jalan gratis untuk rakyat. Alih-alih membandingkan data yang disampaikan Anies, kata dia, TGB malah melarikan perdebatan ke pembangunan jalan desa yang sejatinya tidak masuk data BPS karena sebagian besar masuk dalam jalan kabupaten.
“TGB mengatakan 316 ribu km jalan desa telah dibangun Jokowi, tanpa menyampaikan sumbernya dari mana. Anggaplah angka itu benar, maka tentu ini yang dimaksud bukan membangun jalan baru tetapi pembangunan di sini meliputi konstruksi, rekonstruksi, preservasi, dan pemeliharaan,” ucanya.
Terkait jalan desa, Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur (Kaltim) itu, SBY selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden RI justru melakukan pembangunan melalui PNPM Mandiri sepanjang 1,13 juta km tanpa UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
“Ini bicara keberpihakan pada rakyat sejak awal menjabat.”
Irwan menambahkan, seharusnya jalan non berbayar alias gratis baik jalan nasional ataupun jalan daerah bertambah signifikan di era Jokowi.
“Jangankan bertambah signifikan bahkan kemantapan jalan disemua status jalan dalam kondisi menurun akibat kesalahan prioritas kebijakan infrastruktur Jokowi sembilan tahun ini,” pungkasnya.
