JAKARTA, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara membantah pernyataan Gubernur Sumut Bobby Nasution yang menyebut banjir dan longsor di wilayahnya dipicu cuaca ekstrem. Walhi menegaskan bahwa kerusakan hutan menjadi faktor utama bencana hidrometeorologi yang terjadi.
Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Riandra Purba mengatakan ekosistem hutan di Sumut mengalami kerusakan serius dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan catatan lembaganya, lebih dari 2.000 hektare hutan rusak dalam kurun waktu 10 tahun.
“Ekosistem tersebut, yang juga menjadi penopang kehidupan warga di area sekitarnya, telah rusak. Dalam 10 tahun terakhir saja, 2.000 hektare lebih,” ujar Riandra dalam diskusi di Kantor Walhi Nasional, Jakarta Selatan, Senin (1/12/2025).
Riandra menegaskan banjir yang melanda berbagai daerah di Sumut bukan semata akibat cuaca ekstrem, melainkan akibat rusaknya hutan dan alih fungsi kawasan.
“Perusakan hutan di sana dipicu oleh beberapa perusahaan. Jadi kami menyangkal pernyataan Gubernur yang menyebut banjir karena cuaca ekstrem. Pemicu utamanya adalah kerusakan hutan dan alih fungsi lahan dari hutan menjadi nonhutan,” katanya.
Ia menjelaskan perubahan status kawasan pada 2014 membuat sejumlah wilayah hutan berubah menjadi nonhutan. Status tersebut kemudian dimanfaatkan banyak pihak untuk melakukan penggundulan, baik secara legal maupun ilegal.
“Secara status hukum itu nonhutan, sehingga oknum bisa seenaknya melakukan penebangan dan alih fungsi lahan. Dan ini yang terjadi,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyatakan banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah—mulai dari Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, hingga Tapanuli Selatan—dipicu cuaca ekstrem dengan intensitas hujan tinggi.
“Cuaca ekstrem dan hujan intensitas tinggi yang berlangsung lama menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah Sumatera Utara,” kata Bobby melalui unggahan di akun Instagramnya, Kamis (27/11/2025).
Menurut Bobby, bencana tersebut menyebabkan ribuan rumah terendam, sejumlah akses jalan terputus, dan menimbulkan korban jiwa.
Walhi meminta pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap kerusakan hutan sebagai penyebab utama bencana hidrometeorologi dan mendesak penegakan hukum atas aktivitas perusakan kawasan hutan di Sumatera Utara.
