JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, terkait polemik pemberhentian aparatur sipil negara (ASN) yang memicu aksi protes di lingkungan kementerian tersebut.
“Kami serahkan kepada Pemerintah, dalam hal ini Presiden, yang memang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi para menteri di bawahnya,” ujar Dasco sebelum memimpin Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1).
Dasco juga menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI, sebagai mitra kerja kementerian, telah menjadwalkan rapat dengan Mendiktisaintek pada Kamis ini untuk menggali lebih dalam persoalan pemberhentian ASN di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
“Saya pikir langkah Komisi X sudah tepat dengan mengagendakan rapat. Kita semua menunggu penjelasan resmi terkait apa yang sebenarnya terjadi,” tambah Dasco.
Rapat ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu (22/1), namun ditunda karena Mendiktisaintek harus menghadiri rapat kabinet.
Polemik pemberhentian ASN di Kemdiktisaintek memicu aksi damai ratusan pegawai dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) pada Senin (20/1). Mereka berkumpul di depan kantor kementerian dengan menyanyikan lagu kebangsaan, meneriakkan yel-yel, serta membentangkan spanduk dan karangan bunga.
Aksi tersebut dipicu oleh pemberhentian mendadak seorang pegawai bernama Neni Herlina. Namun, Mendiktisaintek Satryo Soemantri Brodjonegoro membantah tuduhan pemecatan.
“Kementerian tidak pernah memecat siapa pun. Mutasi dan rotasi adalah hal biasa di institusi, baik pemerintah maupun nonpemerintah,” jelas Satryo di Jakarta Selatan, Senin (20/1).
Dasco meminta masyarakat untuk bersabar menunggu hasil rapat Komisi X DPR RI dengan Mendiktisaintek. Ia menegaskan pentingnya transparansi dalam menyelesaikan persoalan ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kami berharap penjelasan resmi dari kementerian dapat mengakhiri polemik ini dengan baik,” tutup Dasco.
