JAKARTA, Komisi XI DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Ketua DK OJK dan Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif membahas mengenai Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Derivatif dan Pengaturan dan Pengawasan Sektor Bursa Karbon.
Dalam Raker tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fathi mengatakan perlunya ada penguatan dalam pengawasan baik perizinan ataupun pengaturan dari regulator.
Hal tersebut sangat penting karena mengingat untuk mencapai target ekonomi pemerintah ini dibutuhkan kondisi atau situasi yang sehat khususnya di pasar modal.
Untuk itu, Fathi mendorong perlu adanya sanksi yang tegas bagi para emiten yang ‘nakal’ supaya bisa memberikan efek jera pada emiten ‘nakal’ tersebut.
“Untuk itu penting dibuatkan sebuah sanksi khususnya bagi emiten emiten yang nakal, dalam artian begini itu baru IPO tapi sahamnya sudah nyender ke bawah dan mati suri nah ini menjadi preseden buruk untuk investor khususnya investor retail,” kata Fathi dalam Raker tersebut, Selasa (25/02/2025).
Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan bila ia mendukung pembuatan aturan yang sifatnya tidak hanya sekedar sanksi administratif.
Pasalnya, bila Emiten ‘nakal’ tersebut hanya diberi sanksi administratif maka tidak akan memberikan efek jera pada emiten ‘nakal’ tersebut.
Hal tersebut sangat penting karena kedepan perusahaan yang sudah IPO ini siap untuk berkembang tidak hanya semata mencari keuntungan pribadi saja.
“Jadi kalau hanya sanksi administratif ini tidak akan ada yang takut tapi kerugian material dari investor ini perlu dibuat aturan sehingga kedepan perusahaan yang sudah IPO ini siap untuk berkembang bukan untuk cari duit saja terus kemudian saham nyender lalu ditinggalkan begitu saja ini kasian investor retail,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Legislator Jabar Dapil I itu menyatakan regulator dalam hal ini OJK dan Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif perlu mengawasi papan pemantauan harga saham.
“Terkait papan pemantauan, harga saham yang ke bawah itu tentu harus diawasi oleh regulator,” tutupnya.
