JAKARTA, Swedia dikenal sebagai salah satu negara dengan kebijakan unik yang mengutamakan kesetaraan. Salah satu contohnya adalah tidak adanya fasilitas mobil dinas bagi para pejabat pemerintah, termasuk menteri dan anggota parlemen. Kebijakan ini mencerminkan prinsip kesetaraan yang menjadi nilai utama dalam masyarakat Swedia, di mana pejabat diperlakukan sama seperti rakyat yang mereka wakili.
Transportasi Umum sebagai Pilihan Utama
Pejabat Swedia, termasuk para menteri dan anggota parlemen, menggunakan transportasi umum seperti bus dan kereta api dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka tetap dekat dengan masyarakat dan merasakan pengalaman yang sama dengan rakyat biasa.
Anggota parlemen Swedia hanya diberikan kartu transportasi umum sebagai fasilitas utama. Penggunaan taksi atau kendaraan pribadi untuk perjalanan dinas hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, dan biayanya akan diganti dengan potongan pajak.
Perdana Menteri Jadi Satu-Satunya yang Memiliki Mobil Dinas
Berbeda dengan para menteri dan anggota parlemen, Perdana Menteri Swedia adalah satu-satunya pejabat yang memiliki fasilitas mobil dinas secara permanen. Namun, mobil tersebut disediakan oleh pasukan keamanan untuk alasan keselamatan, bukan kenyamanan.
Kebijakan Transparan dan Hemat Anggaran
Dikutip dari Mail & Guardian (31/5/2019), politisi Swedia yang memilih menggunakan taksi untuk perjalanan dinas sering kali menjadi sorotan media. Hal ini mencerminkan budaya transparansi yang tinggi dalam penggunaan anggaran publik. Lembaga legislatif Swedia, Sveriges Riksdag, juga hanya memiliki tiga mobil dinas yang digunakan untuk keperluan resmi anggota parlemen.
Tiket Kereta dan Pesawat untuk Tugas Negara
Untuk perjalanan dinas, para anggota parlemen Swedia diberikan tiket kereta tahunan dengan perjalanan tak terbatas. Sementara itu, perjalanan dengan pesawat hanya diizinkan menggunakan kelas ekonomi untuk rute pendek, sedangkan perjalanan ke luar Eropa dapat dilakukan dengan kelas bisnis.
Jika ingin membawa keluarga dalam perjalanan dinas, anggota parlemen diperbolehkan melakukannya, namun biaya hanya akan diganti untuk pejabat yang bersangkutan.
