JAKARTA, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menemui Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta. Airlangga menyebut, pertemuan tersebut merupakan silaturahim balasan dari Partai Nasdem ke Partai Golkar.
“Pertama tentu terkait dengan posisi dari Partai Golkar dan Nasdem. Kedua, silaturahim kan berlanjut, Partai Nasdem tentu sebagian besar juga alumni Partai Golkar,” ujar Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Rabu (1/2/2023).
Lebih lanjut, ditanya apakah pertemuan tersebut membahas peluang koalisi pada Pemilu 2024, Airlangga menjawab singkat. “Nanti kita bahas,” jawabnya.
Saat ini, Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara, Nasdem sudah resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon yang akan diusungnya. Selain Nasdem, Anies juga didukung Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelumnya, Surya Paloh diketahui menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Ketua DPP Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto mengaku tak tahu persis apa yang dibicarakan keduanya, tapi ia menilai ada pembahasan terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
“Secara eksplisit, sekali lagi saya tidak mengorek lebih jauh, ini biarkan menjadi, kita kan juga harus menghormati. Bahwa saya yakin dibahas (Pilpres) gitu loh, saya yakin, itu interpretasi saya,” ujar Sugeng di kediaman Anies Baswedan, Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Surya Paloh dan Jokowi, jelas Sugeng, melakukan pembicaraan selama satu setengah jam. Pertemuan keduanya disebut sebagai ajang ‘kangen-kangenan’ antara kakak dan adik yang sudah lama tak bertemu.
“Beliau-beliau ini kalau bertemu pasti berbicara tentang bangsa, berbagai tantangannya, dan secara implisit. Karena dan saya kan tidak mau mengorek-ngorek lebih jauh ya, ya seperti biasanya lah kita ketemu,” ujar Sugeng.
“Jadi sekali lagi yang ditekankan, karena kebetulan saya ketemu beliaunya, ya kita membangun kebersamaan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah ke depannya disadari semua pihak,” sambung Ketua Komisi VII DPR itu.
