JAKARTA – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meraih citra positif tertinggi dalam Survei Kepemimpinan Nasional 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas. Berdasarkan survei yang melibatkan 1.000 responden dari 38 provinsi pada 4–10 Januari 2025, AHY memperoleh tingkat apresiasi sebesar 95,3 persen.
Politikus Partai Demokrat, Yan Harahap, menyebut hasil ini sebagai bukti nyata pengakuan masyarakat terhadap kinerja AHY di Kabinet Merah Putih.
“Citra positif AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Kabinet Merah Putih mencapai 95,3% versi Litbang Kompas! Ini adalah bukti nyata apresiasi rakyat terhadap kerja keras dan keberpihakan beliau dalam membangun Indonesia yang berkeadilan. Tentu ini kebanggan untuk Partai Demokrat dan semua kader. Kami akan terus mendukung upaya beliau dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” ujar Yan melalui akun media sosial X miliknya, @YanHarahap, Kamis (23/1/2025).
“Sebagai kader Demokrat tentu bangga atas capaian Ketum @AgusYudhoyono ini dan akan terus mendukung visi AHY yang fokus pada pembangunan merata dan pemberdayaan masyarakat. Citra positif ini bukan hanya angka, tapi pengakuan rakyat atas kerja nyata,” lanjut Yan dalam tweetnya.
Survei tersebut juga mencatat sektor infrastruktur sebagai sektor dengan tingkat kepuasan masyarakat tertinggi di bidang ekonomi. Sebanyak 75,3 persen responden menyatakan puas terhadap pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah timur Indonesia, desa, dan perbatasan.
“Sektor infrastruktur mencatat tingkat kepuasan tertinggi di bidang ekonomi, dengan 75,3% masyarakat puas terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk kawasan timur Indonesia, desa, dan perbatasan. Ini menunjukkan dampak nyata kebijakan yang diambil di bawah kepemimpinan AHY,” lanjut Yan dalam tweetnya..
Saat dikonfirmasi media, Deputi Strategi dan Kebijakan Balitbang DPP Partai Demokrat ini menegaskan bahwa capaian ini tak lepas dari visi AHY yang berfokus pada pembangunan berkeadilan.
“Beliau tidak hanya memimpin, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di daerah yang selama ini kurang terjangkau pembangunan,” jelasnya.
Menanggapi kritik terhadap sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, Yan menyebutnya sebagai bagian dari dinamika kontrol publik yang wajar. “Nada-nada evaluasi dari masyarakat merupakan bentuk kontrol sosial yang harus dihormati,” katanya.
Namun, Yan juga mengingatkan bahwa pemilihan dan pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo. “Kita harus menghormati bahwa memilih dan mengganti menteri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden,” tutupnya.
