JAKARTA, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan merencanakan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) semakin produktif. Salah satu yang akan diperbaiki adalah belanja subsidi yang saat ini dianggap tidak efisien. “Kita harus semakin mendorong belanja produktif. Subsidi BBM, subsidi listrik itu nggak efisien,” kata Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan dalam acara Konsultasi Publik RUU APBN 2023 secara virtual, Senin (25/7/2022).
Tahun ini pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp 520 triliun meliputi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG 3 kg. Belanja tersebut harus dibayarkan ke PLN dan Pertamina untuk menahan selisih lebar antara harga jual eceran (HJE) dan harga keekonomian. Rofyanto menyebut secara bertahap pemerintah akan mengembalikan harga-harga komoditas tersebut ke harga keekonomiannya. “Jadi memang secara bertahap, secara berangsur-angsur harus kita kembalikan ke harga keekonomiannya supaya belanja produktif,” jelasnya.
Dengan demikian, subsidi akan dikurangi dan dialihkan dalam bentuk subsidi langsung. Hal ini untuk memastikan bahwa subsidi hanya diberikan ke masyarakat yang membutuhkan, bukan seperti saat ini yang juga banyak dinikmati oleh kelas menengah atas. “Subsidi hanya untuk rakyat miskin dan rakyat yang membutuhkan. Rakyat yang mampu, menengah ke atas mestinya tidak perlu mendapatkan subsidi,” pungkasnya.
