JAKARTA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna ke-18 yang digelar Selasa (20/5/2025).
Dokumen ini menjadi landasan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, dan mencerminkan respons pemerintah terhadap kondisi ekonomi global yang terus dinamis.
“Ini masih sekitar dua bulan lagi, jadi kinerja dari Kementerian/Lembaga dan langkah-langkah efisiensi mereka tentu akan masuk dalam pertimbangan penyusunan pagu anggaran APBN,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan tetap selektif dalam menyusun alokasi anggaran untuk tahun depan. Fokus utama APBN 2026 akan diarahkan pada sektor-sektor prioritas yang membutuhkan afirmasi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Desainnya nanti tetap dilihat dari sisi kinerja ekonomi makro. Kita optimalkan program-program yang dikembangkan oleh Kementerian dan Lembaga, tentunya dengan arahan dan panduan dari Bapak Presiden,” jelasnya.
Dalam dokumen KEM PPKF 2026, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada kisaran 5,2% hingga 5,8%, dengan nilai tukar rupiah diperkirakan stabil di rentang Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS.
Langkah penyusunan KEM PPKF ini, menurut Sri Mulyani, juga memperhitungkan berbagai tantangan dan ketidakpastian global, seperti ketegangan geopolitik, tren suku bunga global, serta pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan dampak perubahan iklim.
Strategi fiskal dalam KEM PPKF 2026 turut diarahkan agar selaras dengan visi Asta Cita 8 yang diusung Presiden Prabowo, termasuk penguatan ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Pemerintah akan terus memantau realisasi APBN tahun berjalan agar RAPBN 2026 lebih akurat, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran,” tambah Sri Mulyani.
