JAKARTA, Fraksi Partai Demokrat menyoroti lonjakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Anggaran yang diajukan mencapai Rp40 triliun, naik 48 persen dari tahun 2025 yang sebesar Rp27 triliun.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ellen Esther Pelealu yang mewakili Fraksi Partai Demokrat, menekankan bahwa peningkatan anggaran ini harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan internal yang lebih ketat. Menurutnya, alokasi anggaran untuk Inspektorat Jenderal yang hanya Rp129,7 miliar atau 0,3 persen dari total pagu sangat kecil, tetapi memiliki peran vital menjaga akuntabilitas.
“Komitmen menjaga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) harus diutamakan. Dengan anggaran yang semakin besar, risiko penyalahgunaan juga meningkat. Karena itu fungsi pengawasan harus diperkuat,” kata Ellen dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Ellen juga menyoroti program prioritas Kementan tahun 2026 berupa cetak sawah 150 ribu hektare dan optimalisasi lahan. Ia menekankan agar program tersebut tidak sekadar mengejar target luas lahan, melainkan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan petani.
“Program tidak boleh hanya berhenti di angka hektare atau serapan anggaran. Harus ada hasil nyata yang berkelanjutan hingga musim tanam berikutnya. Data panen dan distribusi perlu dievaluasi secara berkala, agar program bisa diarahkan kembali bila terjadi hambatan,” ujarnya.
Terkait kondisi pangan terkini, Ellen mengapresiasi langkah pemerintah menekan harga lewat operasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, ia mencatat masih adanya gangguan distribusi, termasuk stok beras premium yang sempat kosong di ritel akibat pergeseran distribusi.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Ellen mengajukan lima rekomendasi strategis; Pertama, Sistem logistik khusus dengan cadangan stok tujuh hari yang bisa digerakkan maksimal 1×24 jam saat harga bergejolak. Kedua, Optimalisasi dashboard harga pangan milik Badan Pangan Nasional sebagai sistem peringatan dini terkait harga, stok, dan distribusi. Ketiga, Penguatan infrastruktur pangan seperti dryer, rice milling unit (RMU), dan mobile dryer untuk menekan kehilangan hasil panen. Keempat, Penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) agar tetap menguntungkan petani dengan kontrak serap forward di sentra produksi. Dan Kelima, Perluasan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan jadwal reguler di setiap provinsi.
Ellen menegaskan bahwa indikator keberhasilan program pangan bukan hanya realisasi anggaran, melainkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga di masyarakat. “Petani harus tetap untung, masyarakat bisa membeli dengan harga layak, dan distribusi berjalan lancar. Itu yang seharusnya menjadi tolok ukur,” pungkasnya.
