JAKARTA, Sekretaris Satuan Tugas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Ahmad Erani Yustika menegaskan bahwa pihaknya akan bertindak proaktif dalam mengawal pelaksanaan proyek hilirisasi nasional. Satgas akan langsung turun tangan jika terjadi hambatan di lapangan, termasuk soal krusial seperti sengketa lahan dan perizinan.
“Misalnya dalam pelaksanaan ada persoalan mengenai lahan. Itu menjadi tanggung jawab kami agar tidak ada persoalan. Kita (Satgas) ini anggotanya termasuk Kementerian ATR/BPN, bahkan sebagai wakil ketua,” ujar Erani dalam program Economic Update di CNBC Indonesia, dikutip Kamis (5/6/2025).
Tidak hanya persoalan lahan, Satgas Hilirisasi juga akan turut serta menyelesaikan kendala administratif dan regulasi yang bisa menghambat kelancaran proyek hilirisasi. Menurut Erani, dukungan lintas kementerian dan lembaga memungkinkan koordinasi lebih cepat dan solusi yang lebih efektif.
“Apa saja yang kira-kira menjadi hambatan, itu menjadi tugas kami untuk bisa memperlancarnya,” tambahnya.
Pemerintah telah menetapkan 28 komoditas strategis untuk didorong masuk ke proses hilirisasi. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi sangat kuat di pasar global dalam banyak komoditas, baik tambang, energi, pertanian, hingga kelautan.
Berikut beberapa posisi unggulan Indonesia di tingkat dunia:
- Nikel (42% cadangan dunia) – Peringkat 1
- Timah (16,3%) – Peringkat 2
- Tembaga, Bauksit, dan Emas masuk 10 besar dunia
- Kelapa sawit (58,7%) – Peringkat 1
- Karet dan Kelapa – Masuk 3 besar
- Biofuel dari sawit (59%) – Peringkat 1
- Ikan TCT, Tilapia, dan Pala – Peringkat 1
- Logam tanah jarang dan kobal – Potensi strategis jangka panjang
Potensi ini menjadi alasan utama pemerintah mendorong hilirisasi, agar Indonesia tidak hanya menjadi eksportir bahan mentah, tetapi mampu mengolah dan menghasilkan nilai tambah dari sumber daya alamnya.
