Pengusaha Sandiaga Uno menyarankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membangun narasi lain di luar narasi inti yang ingin dicapai oleh Pemerintah.
Dalam acara diskusi dan peluncuran buku #KamiOposisi di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan Jakarta, Selasa, Sandiaga menjelaskan bahwa narasi inti yang dicapai pemerintah sebenarnya hanya ada lima, yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur, pembangunan pariwisata, pemangkasan regulasi, dan penyederhanaan birokrasi.
“Membangun narasi ‘sakit perut karena janji-janji Presiden’ itu pasti tidak akan saya lakukan,” kata Sandiaga.
Menurut dia, narasi-narasi yang dibangun di luar dari narasi inti yang ingin dicapai pemerintah hanya akan menambah kekisruhan yang baru.
Posisi Sri Mulyani yang diibaratkan Sandiaga sebagai chief financial officer (CFO) jika dalam struktur perusahaan, seharusnya hanya boleh mengiyakan narasi-narasi inti yang ingin dicapai oleh Pemerintah.
Apabila memang keuangan negara terbatas, kata Sandiaga, cara mengatasinya hanya perlu dibuat skala prioritas saja, atau tidak perlu membuat narasi yang baru di luar itu.
Misalnya, dalam mewujudkan keinginan pemerintah merealisasikan Kartu Prakerja, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) kala itu menjanjikan kartu prakerja Rp 10 triliun.
“Ini saya tanya ‘Pak, ini gimana caranya?‘ Kemudian Pak Presiden bilang ‘Udah dipikirin nanti saja‘,” kata Sri Mulyani menirukan jawaban Jokowi dari pertanyaannya saat itu di Jakarta, Kamis (31/1).
Sandiaga merespons kebijakan Kartu Prakerja sebetulnya mirip-mirip dengan apa yang pernah dia janjikan bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sewaktu kampanye Pemilihan Umum Presiden 2019.
“Yaitu (caranya) tidak dibagikan uang lagi seperti dahulu, tetapi diberi pelatihan. Diberi kemampuan,” kata Sandiaga.
Namun, apabila pertumbuhan keuangan negara lesu sehingga meragukan untuk mencapai itu, Sandiaga menyarankan agar Sri Mulyani menurunkan tagihan pajak kepada warga negara Indonesia yang omzetnya turun sehingga dapat meningkatkan lagi perekonomian rakyat.
“Jadi, jangan dipatok setinggi-tingginya, mereka melakukan apa yang disebut dengan berburu di kebun binatang (hunting in the zoo). Jadi, untuk wajib pajak tertentu, ya, dibidik, ditarget. Akhirnya, ekonominya makin memiliki ketidakpastian,” kata Sandiaga.
Sandiaga berbicara dalam diskusi yang berlangsung di Gedung MPR/DPR/DPD RI tersebut atas undangan anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera untuk membahas soal oposisi yang konstruktif.
Tidak hanya Sandiaga, Mardani juga turut mengundang akademikus Rocky Gerung dan aktivis hak asasi manusia Haris Azhar.
Mardani mengatakan bahwa tokoh-tokoh tersebut akan berbagi pengalaman dan pandangan terkait dengan demokratisasi di Indonesia yang makin mengarah ke demokrasi elitis.
