JAKARTA, Pemerintah mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp 43 triliun untuk mendanai program renovasi dua juta rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebagai bagian dari program prioritas 3 Juta Rumah Presiden Prabowo Subianto.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dalam keterangan tertulis, Rabu (6/8/2025).
“Pemerintah telah menetapkan tiga prioritas utama dalam kebijakan perumahan. Yang pertama adalah renovasi dua juta rumah, dimulai pada tahun anggaran mendatang dengan alokasi sekitar Rp 43 triliun,” ujar Fahri.
Renovasi BSPS akan menyasar rumah milik masyarakat desa yang tidak layak huni, namun masih memiliki potensi untuk ditingkatkan kualitasnya.
Selain BSPS, dua komponen lainnya dalam skema program 3 Juta Rumah adalah:
-
Pembangunan satu juta rumah baru, dengan melibatkan kemitraan strategis sektor swasta. Fokusnya pada restorasi kawasan kumuh dan hunian layak di perkotaan.
-
Penataan kawasan pesisir dan pembangunan rumah vertikal, yang mencakup 10% wilayah pesisir Indonesia sebagai bagian dari upaya mengurangi backlog perumahan yang saat ini mencapai 20 juta unit.
“Ini adalah langkah besar untuk mengatasi kekurangan rumah dan mendukung RPJMN 2025–2029,” imbuh Fahri.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran 2026, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp 49,85 triliun. Angka ini jauh di atas pagu indikatif yang diberikan sebesar Rp 1,82 triliun.
“Mayoritas tambahan ini akan dialokasikan untuk program BSPS senilai Rp 45,55 triliun, setara dengan 91,37% dari total usulan,” ungkap Maruarar, yang akrab disapa Ara.
Sisa anggaran sebesar Rp 4,3 triliun (8,63%) akan digunakan untuk berbagai program pendukung di luar BSPS, termasuk pembangunan infrastruktur kawasan, rumah susun, dan program pemberdayaan masyarakat.
Nilai tersebut naik Rp 840 miliar atau 24,27% dibandingkan dengan anggaran non-BSPS tahun 2025 yang sebesar Rp 3,46 triliun.
Baik Fahri maupun Maruarar sepakat bahwa skema anggaran jumbo ini adalah strategi pemerintah untuk menjawab krisis perumahan nasional, terutama backlog rumah yang terus meningkat dan kondisi kawasan kumuh di wilayah urban dan pesisir.
“Kami yakin, anggaran ini sangat dibutuhkan untuk mencapai target pembangunan dan renovasi 3 juta rumah dalam mendukung RPJMN 2025–2029 dan rencana kerja pemerintah tahun 2026,” tegas Ara.
