JAKARTA, Komisi V DPR RI melakukan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar yang hadir secara fisik membahas Tindak Lanjut Hapsem BPK Semester I dan II Tahun 2019 di Gd. Nusantara, Kompleks Parlemen RI , Senayan, Rabu (15/7/2020).
Dalam Raker tersebut, Komisi V meminta tiga (3) Kementerian untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI sambil terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan internal terhadap kinerja manajemen keuangan dan aset melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya secara lebih ketat dan detail demi menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan efektif dalam pengelolaan keuangan negara.
Pimpinan Komisi V, Syarif Abdullah secara khusus menyoroti legalitas hasil laporan BPK sebagai lembaga pengawasan keuangan negara.
“Karena dikeluhkan juga oleh aparatur sebagai perpanjangan tangan Bapak di daerah-daerah yang saya dapat, laporan BPK clear tetapi kemudian hari tetap ada persoalan-persoalan”, katanya.
Selanjutnya Syarif menekankan pentingnya pembenahan sistem pengawasan keuangan untuk menghindari pemahaman yang berbeda-beda.
“Supaya sistem yang ada di kita ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada”, katanya.
Menurutnya ada juga instansi yang mengaudit dirinya sendiri.
“Harus dibenahi sistem ini. Saya mungkin titip ini saja kepada kementerian yang mungkin bisa dibicarakan dalam rapat kabinet”, ungkapnya.
Dalam Raker tersebut juga, Syarif meminta Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi untuk meluruskan stigma negatif penggunaan dana desa di sebagian kecil desa.
“Stigma ini kurang tepat, karena sebagian besar desa sudah merasakan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di desa”, ungkap Politisi Nasdem Dapil Kalbar ini.
Menurutnya Kepala Desa telah bekerja keras untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa.
“Kalau kita lihat dari keberhasilan desa sampai sekarang ini, karena akibat adanya dana desa tersebut mempercepat pembangunan desa. Artinya Kepala Desa itu telah bekerja maksimal”, kata Syarif Abdullah.
Syarif Abdullah juga menyoroti hasil kinerja ULP di Kementerian PUPR yang mendapat banyak keluhan dari pengusaha di lapangan.
“Banyak pengusaha merasa tidak fair, berkaitan dengan proses digugurkanya penawaran”, katanya.
