JAKARTA, Anggota DPR Rahayu Saraswati mengungkapkan bahwa untuk mencapai keterwakilan perempuan minimal 30 persen di parlemen, dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, bukan hanya peran dari partai politik. Hal ini disampaikan Rahayu dalam webinar bertajuk “Polemik Keterwakilan Perempuan di Parlemen dalam Pemilu 2024”, yang disiarkan secara virtual dari Jakarta, Kamis (28/11).
“Partai sudah melakukan apa yang sebisa partai, tetapi kalau masyarakatnya memilih bukan kader perempuan, bisa apa?” ujar Rahayu, menekankan bahwa selain upaya dari partai, pemilih juga harus mendukung calon legislatif perempuan dalam Pemilu.
Wakil Ketua Komisi VII DPR ini kemudian merujuk pada pencalonan Diah Pitaloka, seorang politikus perempuan yang tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR untuk periode 2024–2029 meskipun sudah berpengalaman menjabat selama dua periode sebelumnya, yaitu 2014–2019 dan 2019–2024. Diah Pitaloka juga menempati nomor urut satu dalam surat suara pemilihan legislatif.
“Sudah incumbent, nomor urut satu pula. Partainya sudah menempatkan dia (Diah Pitaloka) di posisi tertinggi,” kata Rahayu, namun meskipun demikian, Diah Pitaloka tetap tidak terpilih kembali. Hal ini, menurut Rahayu, menunjukkan betapa pentingnya partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.
Rahayu juga menyarankan bahwa situasi ini bisa berbeda jika Indonesia menggunakan sistem pemilihan legislatif proporsional tertutup, di mana partai politik memiliki kekuasaan untuk menentukan nomor urut calon dan memastikan keterwakilan perempuan. “Apabila keterwakilan perempuan tetap tidak terpenuhi setelah menerapkan sistem proporsional tertutup, baru bisa sepenuhnya menyalahkan partai politik,” tambahnya.
Namun, untuk sistem pemilu dengan proporsional terbuka yang saat ini berlaku di Indonesia, Rahayu menekankan bahwa masyarakat harus mendapatkan edukasi mengenai pentingnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ia menganggap bahwa ini adalah tanggung jawab bersama, tidak hanya partai politik, untuk memastikan perempuan mendapatkan ruang yang lebih besar di parlemen.
