JAKARTA, Komisi IX DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Sritex Group dengan agenda audiensi serikat pekerja PT Sritex Group.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyebut bila Komisi IX DPR menerima aduan serikat pekerja PT Sritex terkait dengan adanya kekhawatiran mengenai pemenuhan hak dari pekerja.
Untuk itu, Putih mengatakan bila Komisi IX DPR berkomitmen untuk mengawal hak para pekerja sritex supaya bisa dipenuhi.
“Intinya kami menerima aduan dari teman-teman serikat pekerja PT Sritex terkait dengan kekhawatiran proses pemenuhan hak-hak dari teman-teman pekerja dari PT Sritex Group ini.” kata Putih kepada Wartawan, Selasa (04/03/2025).
“Semua sedang berproses, jadi kita lihat nanti kami tentunya berkomitmen untuk bisa mengawal,” sambungnya.
Politisi Partai Gerindra tersebut menyatakan bila sampai dengan hari ini memang segala proses di Sritex ini sedang berjalan. Ia meyakini bila semua pihak terkait akan bertanggung jawab.
Ia juga mendapatkan informasi bila kurator juga bersedia memenuhi hak-hak pesangon maupun jugaTHR yang memang dituntut oleh para pekerja PT Sritex Group.
“Ini cuma memang teknis saja, teknis terkait dengan proses pemenuhan itu karena teman-teman pekerja ini ingin bahwa segala sesuatunya bisa selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri, terutama terkait dengan tunjangan Hari Raya (THR),” ujarnya.
Legislator Dapil Jabar VII tersebut menyatakan bila kedepan Komisi IX DPR juga akan mengagendakan untuk memanggil mitra kerja terkait seperti Kemenaker dan BPJS Tenaga Kerja.
Tentu pada agenda pemanggilan Komisi IX DPR kepada mitra kerja dalam hal ini Kemenaker ataupun BPJS Tenaga Kerja dan agenda yang dibahas tidak hanya terkait Sritex.
Pasalnya, ada beberapa kondisi-kondisi perusahaan yang lainnya juga melakukan pemutusan hubungan kerja dan ini tentu harus jadi perhatian.
“Tapi prinsipnya siapapun perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja wajib memenuhi hak-hak dari para pekerjanya,” tutupnya.
