JAKARTA, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pengaktifan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat kelurahan, desa, Rukun Warga (RW), hingga Rukun Tetangga (RT). Perintah ini disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pekan lalu sebagai respons atas meningkatnya potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) usai sejumlah unjuk rasa di berbagai daerah.
Mendagri Tito mengatakan bahwa instruksi tersebut kini sedang dilaksanakan secara menyeluruh, dengan melibatkan seluruh jajaran Eselon I Kemendagri untuk turun langsung ke wilayah yang dianggap rawan.
“Saya hari ini baru saja rapat pagi tadi. Semua eselon I di Kemendagri saya tugaskan ke daerah-daerah yang kemarin sempat panas, untuk mengaktifkan siskamling,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Sebagai bagian dari pengawasan langsung, Tito juga dijadwalkan turun ke Makassar untuk memberi arahan kepada seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan agar mempercepat pengaktifan siskamling di wilayah masing-masing.
Ia menekankan bahwa siskamling sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) yang harus dijalankan oleh masyarakat, termasuk sistem tamu wajib lapor RT dan penjagaan wilayah dari pendatang tidak dikenal.
“Siskamling ini sudah ada juknisnya. Orang luar masuk wajib lapor RT, tanya mau ke mana, dan seterusnya,” jelas Tito.
Menurut laporan terakhir, 25 provinsi sudah mulai mengaktifkan kembali siskamling. Namun, 13 provinsi lainnya masih belum melaporkan implementasinya, termasuk Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, hingga Papua Pegunungan.
“Beberapa wilayah ini tergolong rawan, bahkan sempat terjadi kerusuhan. Harusnya justru mereka yang paling cepat mengaktifkan siskamling,” tegas Tito.
Hingga saat ini, terdapat 243 kabupaten dan 38 kota yang dilaporkan belum menjalankan siskamling. Beberapa kota besar seperti Depok, Cirebon, Kupang, dan Banjarmasin termasuk dalam daftar tersebut.
Di tingkat kabupaten, wilayah seperti Bogor, Garut, Kuningan, dan Cirebon juga belum menerapkan sistem keamanan lingkungan ini.
Secara khusus, Tito menyoroti Bupati Cirebon, Imron Rosyadi, yang dinilai apatis terhadap kondisi kamtibmas di wilayahnya. Tito bahkan memerintahkan Inspektur Jenderal Kemendagri untuk memanggil dan memeriksa langsung sang bupati.
“Cirebon ini sudah membuat keputusan yang kurang bagus soal PBB. Untung segera dicabut. Lintas agama tidak dibuat, siskamling juga tidak jalan. Saya tidak tahu bupatinya, saya ingin Pak Irjen panggil saja ke sini. Panggil dan periksa,” ujar Tito dengan nada tegas.
Ia mempertanyakan komitmen Bupati Cirebon dalam menjalankan fungsinya sebagai pemimpin daerah.
