JAKARTA, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa terdapat beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih yang dianggap kurang seirama dengan Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut muncul menyusul ancaman keras yang disampaikan oleh Prabowo kepada jajaran menterinya, yang dianggap tidak sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah.
Dasco menambahkan, meskipun belum mengetahui secara pasti siapa saja yang dimaksud oleh Presiden, ada keluhan yang terdengar terkait dengan ketidaksepahaman antara beberapa menteri dan arah kebijakan yang ingin dicapai oleh pemerintah. Menurutnya, Prabowo memiliki komitmen kuat untuk mewujudkan program kerja yang berfokus pada kesejahteraan rakyat sesuai dengan janji kampanye.
“Pak Prabowo ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat. Namun, saya mendengar sedikit keluhan tentang beberapa pihak yang kurang seirama,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Terkait dengan ultimatum yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, Dasco menyatakan bahwa jika memang ada anggota kabinet yang tidak sejalan, maka perlu ada evaluasi internal di masing-masing kementerian. “Pak Prabowo itu orangnya terbuka, jadi pernyataannya ini bisa menjadi warning bagi para menteri untuk melakukan introspeksi,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras pada acara Puncak Peringatan Hari Lahir Ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025). Prabowo menegaskan bahwa menteri yang tidak bekerja untuk rakyat akan segera disingkirkan dari jabatannya.
“Yang tidak mau bekerja untuk rakyat, saya akan singkirkan,” ujar Prabowo, mengindikasikan kemungkinan reshuffle setelah 100 hari masa pemerintahannya.
Prabowo juga menekankan bahwa setiap menteri harus mematuhi arahan pemerintah demi kepentingan bangsa dan rakyat. Jika ada yang tidak patuh, ia akan menindak tegas. “Siapa yang bandel, saya akan tindak. Semua aparat dan institusi harus bersih, atau mereka akan dibersihkan,” tegasnya.
Dengan pernyataan ini, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan pemerintahan berjalan bersih, tanpa kepentingan pribadi, dan berfokus pada kesejahteraan rakyat.
