JAKARTA, Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau untuk mempercepat penerapan digital single ID atau identitas digital tunggal. Langkah ini merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam mendukung transformasi digital nasional.
“Presiden telah memberikan lampu hijau untuk memprioritaskan pembuatan ID tunggal digital sesegera mungkin. Ini salah satu program utama yang kami harap akan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030,” ujar Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dalam SDGs Lecture 2025 di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Transformasi Digital untuk Tata Kelola yang Lebih Baik
Mari Elka menegaskan, fokus utama DEN adalah memajukan digitalisasi pemerintahan untuk meningkatkan tata kelola dan mengurangi ketimpangan. Hal ini dilakukan dengan membangun infrastruktur digital publik yang terdiri dari tiga komponen utama:
- Identitas Digital Tunggal (Digital Single ID): Mempermudah akses layanan publik secara terintegrasi.
- Pembayaran Digital: Mendukung efisiensi transaksi keuangan.
- Pertukaran Data: Memastikan interoperabilitas data di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Digitalisasi akan menjadi arus utama dalam perekonomian secara keseluruhan, serta mempercepat transformasi digital di tingkat pemerintahan,” tambah Mari Elka.
Pengembangan Infrastruktur Digital Publik
Langkah ini sejalan dengan pengembangan struktur pemerintahan digital, seperti penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang mengintegrasikan perizinan usaha secara elektronik di seluruh kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah juga telah mengimplementasikan tiga pilar layanan digital nasional:
- Pengumpulan Pendapatan:
Sistem administrasi seperti Coretax dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA) membantu memantau pendapatan negara secara real-time, termasuk dari sektor ekspor batu bara dan minyak kelapa sawit. - Efisiensi Pengeluaran:
Program e-procurement atau pengadaan barang dan jasa secara elektronik telah berjalan sukses sejak diluncurkan dua tahun lalu. Program ini juga mendorong penggunaan standar hijau dan peningkatan konten lokal dalam pengadaan pemerintah. - Layanan Publik:
Pelayanan digital mencakup kebutuhan masyarakat dari lahir hingga meninggal, termasuk kesehatan dan pendidikan.
“Mudah-mudahan ini berarti tidak akan ada yang tertinggal (no one left behind),” kata Mari Elka.
Program digitalisasi yang diprioritaskan Presiden Prabowo diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi pemerintahan tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mempercepat pencapaian target SDGs pada 2030 melalui pengelolaan yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan.
