JAKARTA, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mengevaluasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang digagas pada era Presiden Joko Widodo. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa evaluasi ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan proyek-proyek tersebut.
“Misalnya, kita kaji Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, dan KEK Lido. Semua proyek ini sedang dalam tahap evaluasi,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (17/1).
PIK 2 dan Ecotourism Jadi Sorotan
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Banten, yang dikelola oleh Agung Sedayu Group. Bagian dari PIK 2 yang termasuk PSN adalah proyek ecotourism. Namun, proyek ini menuai kritik karena dinilai melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi dan kabupaten/kota.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa proyek tropical coastland di PIK 2, seluas 1.755 hektare, menghadapi kendala besar. “Sekitar 1.500 hektare dari lahan ini masih berdiri di atas hutan lindung. Tidak ada kata ‘pariwisata’ dalam RTRW yang berlaku, sehingga proyek ini harus direvisi jika ingin dilanjutkan,” jelas Nusron.
Menurut Nusron, perubahan RTRW harus diajukan ulang oleh pemerintah daerah terkait. Namun hingga kini, belum ada pengajuan revisi yang dilakukan oleh pemda atau pihak pengembang proyek.
Nasib PSN PIK 2 di Tangan Kemenko Perekonomian
Evaluasi proyek PIK 2 kini berada di bawah kewenangan Kemenko Perekonomian. Nusron menegaskan bahwa izin pemanfaatan ruang menjadi syarat utama untuk melanjutkan proyek tersebut. “Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) adalah pintu masuk perizinan lainnya. Tanpa itu, proyek ini tidak bisa dilanjutkan,” katanya dalam Media Gathering Catatan Akhir 2024 di Jakarta Selatan, Selasa (31/12).
Evaluasi Menyeluruh untuk Masa Depan PSN
Proyek-proyek PSN seperti KEK Tanjung Kelayang, Likupang, Tanjung Lesung, dan Lido juga menjadi bagian dari evaluasi pemerintah. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan setiap proyek sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Dengan langkah evaluasi ini, diharapkan keberlanjutan pembangunan dapat lebih terarah dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.
