JAKARTA, PDI Perjuangan (PDIP) buka suara soal pertemuan Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tengah isu reshuffle kabinet. PDIP berbicara soal syarat yang harus dilakukan Jokowi jika pembicaraan dengan FX Rudy menyinggung soal reshuffle kabinet.
Diketahui Jokowi bertemu dengan FX Rudy, Senin (26/12). Pertemuan mereka digelar selama 1 jam di Istana Negara.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai pertemuan itu lebih ke pada hubungan karib yang terjalin antara Jokowi dan Rudy. Menurutnya, terlalu dini apabila pertemuan itu ditafsirkan berkaitan dengan isu reshuffle.
“Keduanya adalah sahabat karib, pernah bersama-sama memimpin Kota Solo. Pak Jokowi selaku wali kota dan Pak Rudy wakilnya. Jadi kalau beliau berdua bertemu adalah sesuatu yang wajar seperti ditegaskan Pak Rudy sendiri bahwa beliau mampir ke Istana karena sedang berada di Jakarta. Saya kira sesekali Pak Jokowi juga membutuhkan bincang-bincang ringan, santai, menyegarkan sambil mengingat kisah kisah masa lalu perjalanan kedua beliau,” ujar Said kepada wartawan, Selasa (27/12/2022).
“Pertemuan Pak Jokowi dan Pak Rudy terlalu dini untuk ditafsirkan berkaitan dengan isu reshuffle kabinet,” imbuhnya.
Meskipun begitu, Said tak menutup kemungkinan jika bisa saja pertemuan itu dilakukan lantaran Jokowi meminta pandangan Rudy terkait dengan reshuffle. Menurut Said, hal ini wajar-wajar saja.
“Pak Jokowi dan Pak Rudy sebagai sahabat sangatlah wajar dan malah seharusnya untuk saling bertukar pikiran. Apalagi keduanya adalah tokoh tokoh politik. Dan politik adalah menyangkut kehidupan publik, terkait dengan kebijakan yang mengatur rakyat, sudah seharusnya sesama karib untuk meminta pandangan satu sama lain. Bisa jadi Pak Jokowi juga meminta pandangan ke Pak Rudy terkait dengan isu reshuffle, saya kira itu wajar,” kata dia.
Soal langkah reshuffle, Said menilai Jokowi mengedepankan budaya mendengar meski kebijakan itu merupakan kewenangannya secara penuh. “Sekalipun reshuffle adalah kewenangan Presiden Jokowi, saya lihat gaya kepemimpinan beliau selama ini mengedepankan budaya banyak mendengar. Hal itu merupakan tradisi yang sangat baik dalam demokrasi. Namun kita harus hormati ketika keputusan sudah diambil,” katanya.
Said meyakini langkah reshuffle Jokowi mengedepankan ‘zaken kabinet’, yakni mempertimbangkan jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli. Di sisi lain, Said menilai Jokowi juga akan mempertimbangkan keberimbangan politik.
“Saya meyakini jika langkah reshuffle ditempuh oleh Presiden Jokowi, beliau akan mengedepankan terbentuknya ‘zaken kabinet’, yakni kabinet yang mengedepankan optimalisasi kerja di tengah tahun politik. Zaken kabinet ini penting untuk melunasi janji-janji Pak Jokowi dan KH Ma’ruf Amin,” ujarnya.
“Selain itu beliau juga akan mempertimbangkan keberimbangan politik, yang memastikan dukungan kekuatan politik yang memadai di DPR agar kerja-kerja kabinet di sisa dua tahun pemerintahan beliau tetap efektif dan maksimal bekerja. Tunggu saja dan bersabar ketika orkestrasi lagi dirajut oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Said berbicara soal ‘syarat’ dari PDIP. Said menekankan Jokowi mesti berkonsultasi dengan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri jika kebijakan perombakan kabinet itu berkaitan dengan dengan kursi menteri PDIP.
“Terhadap kader-kader PDI Perjuangan yang ada di kabinet, ada atau tidak perubahan komposisi baik bertambah atau berkurang di kabinet saya kira Presiden Jokowi juga akan mengkonsultasikan dengan Ibu Ketua Umum. Termasuk jika Pak Rudy hendak diminta oleh Pak Jokowi masuk kabinet, saya kira harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Ibu Ketua Umum, sebab Pak Rudy adalah kader PDI Perjuangan,” ujar dia.
