JAKARTA, Jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak tajam menjadi 194,4 juta jiwa atau setara 68,91% dari total populasi, menyusul perubahan metode penghitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia.
Dalam laporan terbaru bertajuk June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform, Bank Dunia mengumumkan penggunaan standar garis kemiskinan baru berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan standar lama yaitu PPP 2017.
Perubahan ini berdampak signifikan pada statistik kemiskinan global, termasuk Indonesia, yang kini masuk kategori negara berpendapatan menengah atas. Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan untuk kelompok ini naik dari US$6,85 menjadi US$8,30 per orang per hari.
“Revisi PPP mencerminkan data terbaru mengenai garis kemiskinan nasional yang menunjukkan kenaikan lebih tinggi dibandingkan perubahan harga semata,” tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Senin (9/6).
Dengan asumsi populasi Indonesia sebanyak 285,1 juta jiwa menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024 oleh BPS, maka hampir dua dari tiga warga Indonesia kini tergolong miskin menurut standar baru Bank Dunia.
Padahal, dalam laporan sebelumnya (Macro Poverty Outlook edisi April 2025), yang masih menggunakan PPP 2017, persentase penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 60,3%. Artinya, revisi metode ini menyebabkan lonjakan drastis dalam hitungan kemiskinan global Indonesia.
Angka kemiskinan versi Bank Dunia ini sangat berbeda dari data nasional yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Per September 2024, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia hanya 24,06 juta jiwa, atau 8,57% dari populasi.
Perbedaan signifikan ini disebabkan oleh perbedaan metodologi:
-
BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, dengan batas garis kemiskinan nasional sebesar Rp595.243 per orang per bulan. Ini mencakup pengeluaran minimum untuk makanan (2.100 kilokalori per hari) dan kebutuhan non-makanan seperti tempat tinggal, listrik, dan pendidikan.
-
Bank Dunia menggunakan pendekatan PPP, yang memungkinkan perbandingan antarnegara berdasarkan daya beli masing-masing. Dengan PPP 2021, garis kemiskinan global untuk Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas menjadi lebih tinggi, sehingga cakupan masyarakat miskin pun lebih luas.
