JAKARTA, Puluhan pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Inovasi (Kemendiktisaintek) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin (20/1/2025). Mereka memprotes dugaan pemecatan pegawai secara tidak prosedural yang dilakukan oleh pihak kementerian.
Dalam aksi tersebut, para pegawai mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka dan membawa spanduk bertuliskan kritik tajam kepada Menteri Dikti, Riset, dan Inovasi, Satryo Soemantri Brodjonegoro. Salah satu tulisan pada spanduk berbunyi: “Institusi Negara Bukan Perusahaan Pribadi Satryo dan Istri.”
Protes atas Mutasi dan Pemecatan Tidak Prosedural
Ketua Paguyuban Pegawai Ditjen Dikti, Suwitno, menyampaikan bahwa selama ini mutasi jabatan di Kemendiktisaintek dilakukan tanpa mematuhi prosedur yang seharusnya.
“Perubahan dalam kementerian itu wajar, termasuk pergantian jabatan pimpinan. Namun, cara-cara yang tidak elegan, tidak adil, dan tidak sesuai prosedur itu yang kami kecam,” tegas Suwitno.
Puncak dari kekecewaan pegawai adalah dugaan pemecatan seorang pegawai di bagian rumah tangga Kemendiktisaintek tanpa melalui mekanisme yang sesuai.
Tuntutan Pegawai: Proses Disiplin yang Transparan
Suwitno menambahkan, proses pendisiplinan pegawai yang melakukan kesalahan harus dilakukan secara prosedural dan transparan.
“Kalau memang ada kesalahan, itu bisa ditindaklanjuti dengan hukuman disiplin. Namun, prosedur itu harus jelas. Dalam kasus ini, tidak ada mekanisme yang dilakukan,” ujar Suwitno.
Aksi Berlangsung Damai
Aksi demonstrasi berlangsung damai sejak pagi hingga pukul 11.00 WIB. Para pegawai membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka di depan kantor Kemendiktisaintek.
Protes ini terjadi di tengah dinamika besar di Kemendiktisaintek, termasuk kebijakan pemisahan kementerian yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Perubahan ini dinilai memengaruhi banyak aspek, termasuk penataan struktur jabatan di kementerian.
Pegawai berharap Menteri Satryo Soemantri Brodjonegoro dapat mendengar aspirasi mereka dan memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai aturan yang berlaku.
