JAKARTA, Pemerintah kembali menggulirkan paket stimulus ekonomi terbaru yang menyasar pekerja sektor informal, termasuk pengemudi ojek online (ojol), kurir, sopir, dan pekerja logistik. Salah satu stimulus yang diberikan adalah diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, diskon tersebut diberikan kepada 731.361 pekerja bukan penerima upah (BPU) dan dibiayai langsung oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran Rp 36 miliar.
“Ini menyasar pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Airlangga menjelaskan, peserta yang terdaftar dalam program JKK dan JKM akan menerima berbagai manfaat perlindungan sosial, antara lain:
-
Santunan kecelakaan kerja hingga 56 kali upah,
-
Santunan kematian 48 kali upah,
-
Beasiswa pendidikan hingga Rp 174 juta untuk dua anak,
-
Santunan kematian tambahan hingga Rp 42 juta.
“Jaminan kematian total bisa mencapai Rp 42 juta, dan ini sangat penting untuk perlindungan sosial pekerja rentan,” ujar Airlangga.
Tak hanya diskon iuran, pemerintah juga memberikan fasilitas tambahan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ingin membeli rumah melalui program Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Airlangga menyebut, suku bunga KPR yang sebelumnya BI rate + 5 persen kini diturunkan menjadi BI rate + 3 persen, khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
“Ini akan sangat membantu bagi pekerja untuk mencicil rumah dan membayar uang muka (down payment/DP),” ucapnya.
Sementara itu, pengembang perumahan juga mendapat relaksasi bunga dari sebelumnya BI rate + 6 persen menjadi BI rate + 4 persen. Relaksasi tersebut turut didukung oleh kemudahan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dari OJK, dengan anggaran Rp 150 miliar ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.
Seluruh kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Tahun ini ditargetkan seribu rumah, dan tahun depan akan ditingkatkan jumlahnya,” tutur Airlangga.
