Antitesa artinya merupakan kondisi yang samasekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo
JAKARTA, PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Politikus NasDem Zulfan Lindan yang menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merupakan antitesis dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik.
“Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai NasDem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius,” kata Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10/2022).
Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap partai NasDem. Dengan mencalonkan Anis, kata Hasto, NasDem juga menjadi antitesis.
“Antitesa artinya merupakan kondisi yang samasekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut,” kata Hasto.
“Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas NasDem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis,” sambungnya.
Singgung Kursi NasDem di Kabinet
Hasto lalu mengaitkan sikap NasDem itu dengan para kadernya yang duduk di kursi menteri pemerintahan Jokowi. Hasto menilai hal itu kontradiksi mengingat sikap NasDem saat ini mendukung tokoh yang disebut antitesis Jokowi.
“Bukankah dukungan NasDem terhadap Pak Anies tersebut bersifat wajib bagi kader NasDem. Kecuali NasDem mengecualikan bahwa menteri-menteri yang di kabinet, menyatakan secara formal tidak mendukung Pak Anies. Problematika di pemerintahan Pak Jokowi itu yang harus dijawab dalam perspektif tata negara yang baik. Lalu di mana tanggung jawab etik politik dari partai yang berkomitmen untuk mendukung keberhasilan Presiden Jokowi ketika gerak capres yang didukung oleh Partai NasDem bersifat antitesa terhadap Presiden Jokowi?” ujarnya.
“Problematika juga muncul, ketika Presiden Jokowi memimpin rapat kabinet yang bersifat strategis bagi masa depan, namun bersifat rahasia bagi kepentingan bangsa dan negara. Lalu bagaimana hal-hal yang strategis dan fundamental tersebut ketika dibahas dengan menteri-menteri yang partainya memilih capres yang antitesa Pak Jokowi? Ini kan jadi kontradiktif dan rumit,” lanjut Hasto.
Hasto meminta NasDem untuk memberikan penjelasan terkait hal itu. “Berbagai persoalan etik tersebut yang harus dijawab, lengkap dengan berbagai kontradiksi kebijakan dalam jalannya pemerintahan,” kata dia.
